| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 1.927.000 0 0,00%
USD/IDR 16.355 62,00 0,38%
IDX 7.349 36,73 0,50%
KOMPAS100 1.039 2,61 0,25%
LQ45 785 -0,04 -0,01%
ISSI 245 2,18 0,90%
IDX30 407 -0,03 -0,01%
IDXHIDIV20 465 -0,36 -0,08%
IDX80 117 0,27 0,23%
IDXV30 119 0,38 0,32%
IDXQ30 129 -0,20 -0,15%

Negosiasi Tarif Ekspor ke AS: Indonesia Incar 0% untuk CPO, Kakao, dan Tekstil

Senin, 21 Juli 2025 / 05:30 WIB

ILUSTRASI. Pemerintah Indonesia terus melanjutkan upaya untuk menekan tarif ekspor ke Amerika Serikat (AS) menjadi 0% bagi sejumlah komoditas unggulan. KONTAN/Cheppy A. Muchlis/09/07/2025

Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah Indonesia terus melanjutkan upaya untuk menekan tarif ekspor ke Amerika Serikat (AS) menjadi 0% bagi sejumlah komoditas unggulan.

Saat ini, Indonesia telah berhasil menurunkan tarif tambahan dari 32% menjadi 19% untuk seluruh produk ekspor yang masuk ke pasar AS.

Menjelang batas akhir penetapan tarif pada 1 Agustus 2025, pemerintah masih mengupayakan penurunan tarif lanjutan, khususnya untuk komoditas seperti kelapa sawit mentah (CPO), kopi, kakao, dan nikel produk yang dinilai sangat dibutuhkan oleh pasar AS.

Daftar komoditas yang diusulkan mendapat tarif preferensial ini juga masih terbuka untuk ditambah sebelum secara resmi diajukan kepada otoritas perdagangan AS.

Wakil Ketua Bidang Hubungan Internasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Didit Ratam menyarankan, agar pemerintah turut memperjuangkan produk-produk padat karya dalam negosiasi tersebut.

“Produk dari industri padat karya seperti garmen, tekstil, alas kaki, dan furnitur sebaiknya ikut dipertimbangkan,” kata Didit kepada Kontan.co.id, Minggu (20/7).

Didit mengakui bahwa tarif yang akan dikenakan AS terhadap produk Indonesia saat ini relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara pesaing. Hal ini memberikan angin segar bagi pelaku usaha dalam negeri.

Namun demikian, ia berharap negosiasi yang dilakukan pemerintah bisa menghasilkan tarif yang lebih rendah lagi.

“Agar dapat mengompensasi berbagai biaya produksi di Indonesia yang cenderung lebih tinggi,” jelasnya.

Meski optimistis dengan strategi negosiasi pemerintah, Didit mengingatkan agar Indonesia tidak kembali menawarkan komitmen impor dalam jumlah besar sebagai bagian dari kesepakatan dagang.

“Komitmen impor tambahan sebaiknya menjadi opsi terakhir, karena yang sudah disampaikan saat ini sebenarnya sudah cukup fair,” tegas Didit.