Reporter: Dimas Andi | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia punya ambisi besar dalam mengembangkan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Selain demi menekan laju konsumsi dan impor bahan bakar fosil, kehadiran KBLBB juga diharapkan mampu menciptakan kondisi lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat.
Gagasan untuk mempercepat pengembangan KBLBB berangkat dari fakta bahwa menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan bermotor sudah mencapai 146 juta unit di tahun 2018. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor pun mencapai kisaran 10 juta unit per tahun.
Data Kementerian ESDM pun mencatat, tingginya jumlah kendaraan bermotor membuat kebutuhan BBM mencapai 414 juta barel per tahun. Sebagian kebutuhan BBM domestik harus diimpor sehingga membebani neraca dagang Indonesia. Masalah makin pelik lantaran 26% tingkat polusi di Indonesia disumbangkan oleh kendaraan bermotor.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berusaha mempercepat kehadiran KBLBB di Indonesia. Targetnya, di tahun 2030 nanti, akan ada 2 juta unit mobil listrik dan 14 juta unit sepeda motor listrik yang mengaspal di jalan. Dengan begitu, diharapkan impor BBM dapat turun setara 77.000 barel per hari.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di 2.400 titik dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) sebanyak 10.000 titik di tahun 2025 mendatang. Pembangunan SPKLU dan SPBKLU diproyeksikan menyerap dana investasi sebesar Rp 4 triliun serta menyerap 3.000 tenaga kerja.
Baca Juga: Dorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik, ini rencana Pertamina
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyebut, keberadaan KBLBB ditujukan untuk mendukung ketahanan energi nasional yang dalam hal ini adalah pengurangan impor BBM berbasis fosil. Dari situ, defisit neraca dagang Indonesia juga dapat berkurang.
Di samping itu, KBLBB juga dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kualitas udara dan penurunan tingkat karbondioksida. Hal ini sejalan dengan amanat Paris Agreement yang mana Indonesia berkomitmen untuk menurunkan 29% gas rumah kaca pada tahun 2030 nanti.
“Untuk mengurangi impor BBM dan perbaikan lingkungan, diperlukan sumber energi terbarukan yang dapat digunakan untuk kendaraan listrik,” ucap dia dalam Public Launching Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai secara virtual, Kamis (17/12).
Dia melanjutkan, Indonesia pun memiliki kemampuan untuk menciptakan sendiri sumber tenaga untuk KBLBB. Makanya, dibentuklah holding Indonesia Battery yang terdiri dari beberapa BUMN seperti Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT Aneka Tambang Tbk, PT Pertamina (Persero), dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Holding ini akan membuat pabrik baterai kendaraan listrik dengan bahan baku nikel yang jumlahnya sangat melimpah di Indonesia. Di tahun 2019 saja, Indonesia menjadi produsen nikel terbesar di dunia dengan realisasi produksi sebesar 800.000 ton.
“Holding tersebut akan membangun pabrik baterai yang memanfaatkan nikel dari hulu sampai hilir,” ujar Arifin.
Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sepakat, pengembangan KBLBB merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendongkrak perekonomian nasional sekaligus menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas polusi.
Berbekal sumber daya nikel yang melimpah, Indonesia berkesempatan untuk menciptakan nilai tambah dalam rantai pasok global, baik berupa bahan baku baterai kendaraan listrik maupun komponen pendukung kendaraan tersebut.
Beberapa investor global disebut Luhut sudah menyatakan ketertarikannya terhadap potensi Indonesia di sektor baterai kendaraan listrik. Misalnya, konsorsium CATL asal China yang sudah meneken kesepakatan awal dengan PT Aneka Tambang Tbk.
Baca Juga: Menhub bahagia pakai mobil listrik untuk dinas RI 35
Indonesia juga sedang menjajaki kerja sama dengan LG Chem Ltd asal Korea Selatan. “Tesla juga berminat investasi di Indonesia dan Januari tahun depan akan mengirimkan timnya ke sini,” imbuh Luhut, Kamis (17/12).
Pengembangan KBLBB sendiri didasari oleh Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.
Luhut bilang, beberapa kementerian dan stakeholder terkait sudah membuat regulasi turunan dari Perpres tersebut untuk mendukung ekosistem KBLBB di Indonesia.
Misalnya, ada Permendagri yang mengatur soal pajak kendaraan listrik, Permenhub yang mengatur konversi sepeda motor listrik dan pengujian tipe fisik kendaraan listrik, Permen ESDM yang mengatur penyediaan infrastruktur kendaraan listrik, Peraturan Bank Indonesia terkait kredit pembiayaan kendaraan listrik, dan lain-lain.
“Sejumlah pemerintah daerah juga membuat peraturan untuk kendaraan listrik. Implementasi kebijakan KBLBB ini perlu didukung oleh sinergi dari berbagai pihak,” tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
