Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .
Menurutnya, hal seperti itu bisa dihindari jika para petani memiliki sertifikat berkelanjutan dan tergabung dalam organisasi atau lembaga. Paling tidak, keberadaan sertifikat berkelanjutan dan lembaga akan membuat petani merasa terlindungi.
Selain bisa bekerja sama dalam penanganan Corona, petani juga akan mendapat insentif seperti pemberian sembako. Tak cuma itu, petani bersertifikat dapat memiliki cadangan simpanan serta variasi bisnis misalnya peternakan dan lain sebagainya. “Jadi, ketika TBS tidak bisa terjual, ada alternatif atau keberagaman bisnis,” kata dia.
Di kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Inisiasi Dagang Hijau (IDH) Fitrian Ardiansyah menambahkan, agar bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19, investasi hijau harus bisa mengaitkan produksi petunia seperti sawit, kopi, cokelat, dan sebagainya dengan opsi beberapa pasar, baik domestik maupun global.
Di samping itu, diperlukan investasi hijau yang menguatkan peran Big Data dan penggunaan platform digital untuk mempermudah sekaligus memperjelas informasi yang diterima petani. “Investasi ini juga harus terus memperkuat kelembagaan petani, sehingga petani bisa lebih sigap menghadapi wabah dan efek kejut dari pasar,” terang Fitrian, hari ini.
Baca Juga: Produk CPO dan turunannya dari RI mulai ditolak di negara Eropa ini
Lebih lanjut, apapun kondisinya, investasi hijau harus bisa mewujudkan komitmen dalam perlindungan terhadap lingkungan hidup.
Fitrian menilai, di tengah situasi pandemi dan persiapan kenormalan baru, maka penerapan investasi hijau harus lebih adaptif. Dari situ, ia sepakat bahwa penting bagi para petani untuk melakukan diversifikasi karena belum tentu produk yang selama ini dihasilkan bisa diserap pasar dalam situasi seperti ini.
“Namun harus dilihat lebih dulu komoditas pertanian apa saja yang lebih bisa diterima pasar karena konsumen saat ini sepertinya lebih memilih produk yang lebih sehat dan higienis,” jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
