Pasokan Molase Terbatas Jadi Tantangan Implementasi E20

Reporter: Alya Fathinah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana penerapan program pencampuran bioetanol 20% atau E20 tidak hanya menghadapi persoalan kapasitas produksi. Industri bioetanol juga menyoroti keterbatasan bahan baku yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Spiritus dan Etanol Indonesia (Apsendo), Geovanni Garias Pradhana mengatakan molase atau tetes tebu saat ini menjadi bahan baku yang paling memungkinkan untuk produksi bioetanol bahan bakar dalam skala besar. Namun, pasokan molase nasional juga terbatas. Secara historis, produksi molase Indonesia berada di kisaran 1,5 juta-1,8 juta ton per tahun.

Dengan asumsi sekitar 4 kilogram molase menghasilkan 1 liter etanol, seluruh produksi molase tersebut secara teoritis dapat menghasilkan sekitar 400.000 kiloliter bioetanol.

Baca Juga: Hilirisasi Bauksit Buka Peluang Bisnis Baru dari Logam Tanah Jarang

Masalahnya, seluruh molase tidak bisa dialihkan untuk kebutuhan bahan bakar. Pasalnya, bahan baku tersebut juga telah digunakan oleh berbagai industri di dalam negeri.

Geovanni mengatakan sekitar 1 juta ton molase telah terserap untuk kebutuhan industri, termasuk industri makanan, MSG, yeast (ragi), kosmetik dan farmasi.

Dengan demikian, molase yang tersisa diperkirakan hanya sekitar 500.000-600.000 ton.

"Kalau dijadikan semua pun menjadi etanol untuk bahan bakar paling sekitar hanya 100.000 kiloliter," ujar Geovanni kepada Kontan, pekan lalu.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan bahan baku harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam menyiapkan implementasi E20.

Selain molase, sejumlah bahan baku lain seperti jagung, singkong dan sorgum juga memiliki tantangan masing-masing.

Geovanni mengatakan salah satu anggota Apsendo telah memproduksi bioetanol menggunakan jagung dan singkong. Namun, pemanfaatannya belum optimal karena biaya bahan baku yang tinggi.

Sementara itu, sorgum belum digunakan untuk produksi bioetanol dalam skala industri di Indonesia karena biaya produksinya dinilai masih tinggi.

Industri juga harus memperhitungkan potensi persaingan antara kebutuhan pangan dan energi atau food versus energy. Singkong, misalnya, juga dibutuhkan untuk bahan pangan, sedangkan jagung digunakan untuk kebutuhan pakan ternak.

“Singkong pasti berhubungan dengan tepung dan sebagainya, makanan juga. Jagung juga ke pakan ternak dan sebagainya. Kembali lagi ini yang harus kita pecahkan bersama-sama,” katanya.

Selain pasokan, persoalan harga bahan baku juga menjadi tantangan bagi industri bioetanol.

Geovanni mengatakan harga molase cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya kebutuhan dari berbagai industri. Bahkan, komponen bahan baku utama tersebut menyumbang sekitar 60% dari harga pokok produksi bioetanol.

Menurut dia, tingginya harga molase menjadi salah satu faktor yang membuat industri bioetanol dalam negeri kurang efisien jika dibandingkan dengan produsen di sejumlah negara lain.

Meski begitu, Apsendo menilai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan menetapkan harga bahan baku. Pasalnya, mayoritas kepemilikan lahan tebu juga berada di tangan petani.

Karena itu, kebijakan bahan baku bioetanol perlu mempertimbangkan kepentingan petani sekaligus keberlanjutan industri.

Di sisi lain, Apsendo telah meminta pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), khususnya Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), untuk merevisi Harga Indeks Pasar (HIP) bioetanol.

Geovanni mengatakan formula HIP yang digunakan saat ini telah dibuat lebih dari 10 tahun lalu sehingga dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi keekonomian industri etanol saat ini.

“Perlu penyesuaian segera pada beberapa komponen pada formulasi HIP tersebut agar industri bisa turut mendukung implementasi program pencampuran bioetanol,” katanya.

Menurut Apsendo, penyesuaian formula HIP penting untuk menciptakan keekonomian yang memungkinkan industri berinvestasi dan meningkatkan kapasitas produksi.

Dengan demikian, implementasi E20 tidak hanya membutuhkan kebijakan pencampuran bahan bakar, tetapi juga ekosistem bahan baku dan keekonomian yang mendukung keberlanjutan industri bioetanol nasional.

Baca Juga: BEST Raup Rp265 Miliar dari Penjualan Lahan Industri hingga Semester I-2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News