Reporter: Merlinda Riska | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Pelaku industri belanja online atau e-commerce menyayangkan imbauan yang melarang investasi asing mengakuisi e-commerce oleh investor asing oleh presiden. Menurut pebisnis e-commerce lokal, langkah ini bisa menghambat pertumbuhan bisnis e-commerce di Indonesia.
Ini adalah buntut peryataan Presiden Joko Widodo Senin (26/1) yang minta Badan Ekonomi Kreatif (BEK) yang baru terbentuk, tidak membiarkan akuisisi bisnis online termasuk e-commerce oleh asing.
Pengusaha tak sepaham dengan usulan Presiden, bukan tanpa alasan. Pasalnya, bisnis belanja online masih tergolong bisnis rintisan alias start up yang butuh suntikan dana besar dari para investor yang mayoritas adalah investor asing. Harus diakui saat ini beberapa model bisnis e-commerce di Indonesia, pemain-pemain besarnya sudah 100% milik perusahaan global.
Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia (IDEA) Daniel Tumiwa memperkirakan, rencana pembatasan terhadap asing ini bisa menyiutkan bisnis belanja online lokal. Soalnya, ekosistem e-commerce dalam negeri termasuk para pemodalnya belum matang.
Kebanyakan investor lokal belum bersedia mengucurkan dana besar untuk jangka panjang. "Investor lokal belum banyak yang berminat dengan model bisnis online yang kebanyakan profit loos. Karena bisnis online melihatnya di market share dan skala bisnis," katanya kepada KONTAN, Selasa (27/1).
Dia bilang, imbauan presiden bisa menciutkan start up lokal untuk membuka bisnis di Indonesia. Semakin gawat, jika para start up enggan membuka kantor di Indonesia lantaran ada pembatasan ini, namun mencari bisnis di Indonesia lewat bisnis online di internet.
Jangan menutup asing
Senada dengan Daniel, pendiri sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Tokopedia William Tanuwijaya menyesalkan imbauan untuk pelarangan investasi asing. Satu-satunya cara untuk Indonesia agar mampu bersaing di era internet adalah dengan cara membangun produk yang mampu bersaing secara global. "Nasionalisme dan ketahanan nasional tidak lagi berarti dalam tatanan ownership," katanya.
Ia menyebut, investor mau beralih jika memang ada produk internet lokal lebih baik ketimbang internet buatan global. "Kuncinya di kualitas, tidak lagi semata-mata di ownership," terang William.
Selain itu, pemerintah harus menciptakan lapangan bisnis e-commerce yang setara, agar e-commerce lokal, bisa siap menghadapi persaingan di tingkat global.
Dia menyayangkan jika pemerintah ingin membatasi akses permodalan e-commerce dari investasi asing. Apalagi, para pemain besar yang ada di Indonesia saat ini justru adalah pemain global. Mereka juga memiliki akses modal yang tidak terbatas.
Jika imbauan presiden itu berubah menjadi aturan, William khawatir Indonesia bakal sulit melahirkan entrepreneur yang mampu melahirkan situs atau aplikasi berkualitas dunia. "Akses modal global bisa mendorong transfer knowledge dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia," katanya.
Namun, William setuju dengan semangat nasionalisme yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menyebut, akuisisi dengan investasi adalah hal yang berbeda.
Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Bukalapak.co.id Achmad Zaky menyatakan, gelontoran dana besar bukan kunci sukses untuk industri ini. "Karena yang paling dibutuhkan adalah pengembangan situs yang memudahkan dan membuat nyaman dalam interaksi antar pengguna," katanya.
Adapun pendiri sekaligus CEO Shopdeca Andreas Thamrin berpendapat wajar jika pemerintah menaruh perhatian di bidang tersebut lantaran sudah banyak investor asing yang masuk bisnis online di Indonesia.
Namun, ia mengingatkan, bukan berarti pemerintah menahan investasi asing. Ia mencontohkan China, yang menahan pemain asing yang ingin masuk, tapi tetap terbuka pada investasi asing. "Jangan sampai Indonesia kebalikannya, open terhadap pemain asing namun memblok investasi asing," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
