Sumber: Kompas.com |
JAKARTA. Wacana pelengseran Suryo Bambang Sulisto dari jabatan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tengah bergulir. Namun, tidak semua pihak mendukung usulan tersebut.
Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Sofyan Wanandi mengatakan, pihaknya menolak desakan adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang ingin melengserkan jabatan Ketua Umum Kadin saat ini. Pihaknya mendukung kepengurusan Kadin hingga akhir masa jabatannya.
"Kalau saya lihat, usulan Munaslub itu terlalu berlebihan, karena memang tidak perlu ada mekanisme seperti itu. Kadin ini kan organisasi pengusaha, umumnya permasalahan diselesaikan dengan cara berunding, bukan Munaslub," kata Sofyan di Jakarta, Minggu (10/3/2013). Sofyan ingin agar pengusaha bisa bermusyawarah untuk menentukan yang terbaik dari opsi yang ada.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Tony Uloli juga berada di pihak yang menolak. Ia beralasan, usulan Munaslub ini tidak mewakili mayoritas anggota Kadin. "Karena sebagian besar Kadin Daerah, Asosiasi, Dewan Penasihat dan Dewan Pengurus Kadin mendukung kepengurusan yang sekarang hingga akhir masa jabatannya di 2015," kata Tony.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Agus Gumiwang Kartasasmita dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Azis Sjamsuddin juga sependapat. Keduanya mendukung pembicaraan internal dilakukan dahulu dibandingkan harus melakukan Munaslub untuk mengganti Ketua.
Namun pandangan berbeda justru datang dari Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Oesman Sapta Odang yang mendukung Munaslub untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Kami mempertimbangkan sesuai AD/ART, tidak ada yang menyimpang. Kami akan tetap lanjutkan Munaslub," kata Sapta.
Oesman Sapta terlihat cukup aktif menampung aspirasi dari sejumlah Kadin Daerah yang mendesak agenda Munaslub. Ia juga sempat melontarkan wacana untuk melengserkan Ketua Umum Suryo Bambang Sulisto.
Sebelumnya, asosiasi-asosiasi besar seperti REI, API, Apindo, dan Gapmmi juga menyatakan menolak agenda Munaslub. Mereka menilai Munaslub akan menjadi aksi kudeta yang berdampak negatif bagi keutuhan organisasi Kadin sebagai wadah dunia usaha.
(Didik Purwanto/Kompas.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
