Reporter: Anastasia Lilin Y | Editor: Anastasia Lilin Yuliantina
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Harian Kompas melalui pra acara Kompas100 CEO Forum 2019, menyelenggarakan Kompas100 CEO Lunch Discussion yang bertajuk "Menggali Peluang dan Tantangan dari Kehadiran Teknologi Digital Menjelang 2020". Dalam acara tersebut, sejumlah pimpinan perusahaan yang mewakili industri dalam negeri menyampaikan masukan kepada pemerintah. Salah satunya fleksibilitas dalam berinvestasi.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/ Bappenas) menargetkan dalam 11 tahun ke depan Indonesia harus sampai di tahap high economy dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita penduduk Indonesia sebesar US$ 7.000-US$ 11.000. Asumsinya rata-rata pertumbuhan PDB per kapita 6% per tahun.
Target tersebut bisa terealisasi dengan bantuan loncatan digitalisasi industri. "Kita sudah harus naik ke tahap selanjutnya karena terlalu lama berada dalam middle income trap (jebakan pendapatan menengah) sejak 2002 atau sekitar 17 tahun," tutur Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI Suharso Monoarfa di Hotel Fairmont Jakarta, Kamis (21/11).
Pemerintah pun akan berupaya meningkatkan peluang-peluang industri yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Bappenas, sektor konstruksi dan manufaktur memiliki potensi itu. Meskipun sektor manufaktur misalnya, baru mampu berkontribusi sekitar 19% terhadap total PDB.
Sementara, tren pasar properti yang berkaitan dengan sektor konstruksi maupun manufaktur lesu darah. Bappenas menduga, perubahan pola konsumen di tengah era digital menjadi penyebab utama. Orang muda masa kini lebih gemar menyewa rumah ketimbang membeli rumah. Alhasil, tren penjualan properti tidak bergairah.
Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB yang masih mini merupakan cermin dari minat investasi pengusaha. Tak terkecuali, pengusaha luar negeri yang berpotensi mendatangkan investasi asing langsung alias foreign direct investment (FDI). Masalahnya, iklim investasi Indonesia timpang jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam.
Sementara dua pilar utama yang menjadi pegangan investor adalah integritas dan fleksibilitas. Feksibilitas juga mencakup respon yang cepat dalam memberikan kepastian perizinan usaha. "Banyak yang diminta investor belum tertulis undang-undangnya sehingga itu jadi tantangan," kata Warih Andang Tjahjono, Direktur Utama PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN).
Kalau Suhendra Wiriadinata, Direktur Utama PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk lebih menyoroti regulasi dan insentif sebagai pemicu investasi. Kalau semua kondusif, dia yakin investor luar negeri dengan sendirinya akan berinvestasi di Indonesia.
Tatkala regulasi dan kemudian investasi masih harus dibenahi, Indonesia pada dasarnya juga kurang terbuka dengan investasi asing. Tigor M. Siahaan, Direktur Utama CIMB Niaga berpendapat, isu tenaga kerja ekspatriat tidak perlu menjadi kekhawatiran karena jumlah ekspatriat di Indonesia masih lebih kecil ketimbang negara-negara lain. Alih-alih terbuka pada peluang investasi, Indonesia seperti mengidap sinofobia. Asal tahu, sinofobia adalah ketakutan yang berlatar belakang sentimen anti China.
Sementara Franky Welirang, Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan Astri Wahyuni, Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintahan Tokopedia mencermati pentingnya digitalisasi industri. Meskipun, pada saat yang sama harus ada upaya bersama untuk meminimalisasi disrupsi yang mungkin timbul.
Tri Rismaharini, Walikota Surabaya mengaku, selama ini telah menerapkan regulasi yang efisien dengan sistem digital. Pemrosesan izin usaha di Kota Pahlawan hanya memakan waktu dalam hitungan jam. "Prinsip saya semua boleh, kecuali dilarang," kata Risma.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
