Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Sejumlah pelaku industri mengeluhkan pembatasan kuota penyaluran gas yang ditetapkan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).
Seperti diketahui, PGN telah menerapkan kuota volume gas terhadap seluruh pelanggan imbas pasokan gas bumi yang susut dari sejumlah lapangan di sisi hulu kontrak kerja sama (KKKS).
Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama mengatakan, volume pasokan gas bumi yang disalurkan PGN merupakan hasil pembelian dari pemasok yang melakukan aktivitas produksi gas bumi diberbagai sumur gas.
"Peran PGN adalah sebagai pengangkut gas bumi dan kemudian meniagakan seluruh volume yang dimiliki kepada pelanggan," kata Rachmat kepada KONTAN, Minggu (19/5).
Ia menegaskan, kuota dilakukan untuk menjaga realibilitas layanan, menjaga keamanan jaringan gas bumi serta pemerataan penyaluran gas bumi ke seluruh pelanggan secara berkeadilan terhadap seluruh pasokan yang diterima PGN dari hulu.
Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), Yustinus Gunawan mengatakan, aktivitas produksi turun menuju deindustrialisasi imbas penyesuaian kuota dari PGN.
"Konsumsi melebihi kuota akan dikenakan harga sangat tinggi sehingga kehilangan daya saing. Ekspor akan turun, impor akan naik. Padahal sekarang saatnya manfaatkan momentum daya saing untuk naikkan ekspor dan tangkal impor," kata Yustinus kepada KONTAN, Minggu (19/5).
Untuk itu, Yusntinus menyarankan agar menaikkan pasokan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk mendukung industri manufaktur dengan multiplier effect tinggi sebagai pondasi ekonomi negara.
Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS) Edi Riva'i menuturkan, daya saing industri menjadi menurun dan tidak optimal dengan kebijakan PGN memberikan kuota harian pada Industri. Biaya produksi menjadi menjadi mahal dan kurangnya kepastian supply.
"?Industri tetap berupaya mempertahankan produksi dan tidak ada PHK walaupun beban biaya bertambah 5-10% di tengah gempuran bahan baku dan barang jadi impor," kata Edi kepada KONTAN, Minggu (19/5).
Menurut Edi, sistem kuota harian sangat meresahkan pelaku industri dan ketidakpastian supply gas. Namun, Edi yakin pemerintah akan memperhatikan masukan indsutri ini dan PGN beserta hulu suppliernya meningkatkan efiesiensi dan produktifitas.
"Kami juga yakin pemerintahan berikutnya akan terus melanjutkan kebijakan program HBT dan hilirisasi industri yang kompetitif," tandasnya.
Adapun, Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto mengungkapkan bahwa kebijakan terbaru dari PGN untk industri keramik yang berada di Jawa bag Barat masih memberlakukan AGIT 60% dengan HGBT dan selebihnya pemakaian gas dikenai US$ 13,85 per mmbtu tentunya sangat membebani kinerja industri keramik dan menggerus daya saing serta bertolak belakang dengan tujuan utama dikeluarkannya Perpres No. 121 Tahun 2020 yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri keramik nasional.
Menurut Edy, dengan kebijakan PGN berarti industri keramik nasional membayar rata-rata harga gas di kisaran US$9,44 - US$ 10 per mmbtu yang mana jauh lebih tinggi dari harga gas sebelum dikeluarkan Perpres No. 121 Tahun 2020 di harga US$ 9,12 per mmbtu.
"Asaki meminta bantuan Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM untuk mencarikan solusi yang terbaik dan cepat berkaitan gangguan pasokan gas di Jawa bagian Barat yang sudah dalam taraf merugikan industri," tandasnya kepada KONTAN, Minggu (19/5).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
