/2026/03/17/302494193.jpg "Pelaku Usaha Masih Tahan Ekspansi Semester II 2026, APINDO Desak Reformasi Regulasi")
Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kalangan pelaku usaha masih cenderung menahan langkah ekspansi pada semester II 2026 di tengah ketidakpastian permintaan dan masih adanya berbagai hambatan dalam iklim usaha. Kondisi ini membuat dunia usaha memilih bersikap hati-hati sebelum merealisasikan investasi baru.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai, perbaikan regulasi dan penyelesaian berbagai persoalan di sektor riil menjadi prasyarat penting untuk mengembalikan kepercayaan investor sekaligus mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia.
Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani mengungkapkan, berdasarkan hasil survei internal asosiasi, mayoritas pelaku usaha masih menerapkan strategi wait and see. Meski demikian, proyek investasi yang telah berjalan tetap dilanjutkan sesuai rencana.
"Kalau sekarang kebanyakan memang wait and see. Tentu saja proyek-proyek yang berjalan akan terus berjalan. Tapi kalau dasar dari survei kami memang saat ini masih banyak yang on hold," ujar Shinta di Kantor APINDO, Selasa (28/7/2026).
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Melonjak, Bahlil Pastikan Subsidi BPDP untuk B50 Aman
Menurut Shinta, keputusan pelaku usaha untuk menunda ekspansi terutama dipengaruhi oleh prospek permintaan yang belum sepenuhnya pulih. Baik permintaan dari pasar domestik maupun global masih menjadi faktor utama dalam menentukan keputusan investasi.
"Kalau untuk ekspansi pasti melihatnya dari sisi demand. Demand global maupun demand domestik menjadi kunci," katanya.
Meski pelaku usaha masih berhati-hati, APINDO menilai Indonesia tetap memiliki daya tarik sebagai tujuan investasi. Hal itu tercermin dari realisasi investasi yang masih mencatatkan pertumbuhan, bahkan investasi asing langsung (PMA) disebut masih lebih besar dibandingkan investasi domestik (PMDN).
Namun demikian, peluang Indonesia untuk menarik investasi dalam skala yang lebih besar dinilai belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah masih banyaknya persoalan struktural yang menghambat kemudahan berusaha.
"Kami sangat percaya Indonesia memiliki peluang mendapatkan investasi jauh lebih besar. Tetapi kita harus membenahi iklim usaha. Tambahan regulasi dan aturan yang membingungkan pelaku usaha justru meminimalkan peluang investasi," ujarnya.
Reformasi Perizinan Jadi Prioritas
APINDO kembali mendorong pemerintah mempercepat reformasi struktural, khususnya dalam penyederhanaan regulasi, proses perizinan, serta peningkatan kepastian hukum bagi dunia usaha.
Shinta menilai, pengalaman investor domestik dalam menjalankan bisnis di Indonesia juga menjadi pertimbangan penting bagi calon investor asing sebelum menanamkan modalnya.
"Kalau buat kita saja (pelaku usaha) saja kompleks, apalagi bagi investor luar. Makanya ini yang pekerjaan rumah nomor satu adalah reformasi struktur perizinan," katanya.
Baca Juga: Gapki: Kebutuhan CPO untuk Program B50 Bisa Tembus 17 Juta Ton pada 2027
APINDO Kawal 14 Hambatan Industri
Selain persoalan regulasi, APINDO saat ini tengah mengawal sedikitnya 14 persoalan prioritas atau bottleneck industri bersama pemerintah. Perkembangan penyelesaian berbagai hambatan tersebut terus dipantau dan dilaporkan secara berkala kepada kementerian terkait hingga Sekretariat Negara.
Sejumlah isu yang menjadi perhatian meliputi ketersediaan bahan baku, pasokan garam industri, gula industri, hingga pasokan dan harga gas industri yang selama ini menjadi keluhan utama sektor manufaktur.
Menurut Shinta, berbagai hambatan di sektor hulu tersebut tidak hanya menekan daya saing industri nasional, tetapi juga berpotensi mengganggu keberlanjutan usaha dan mengurangi kemampuan perusahaan dalam menyerap tenaga kerja.
Ia mencontohkan, tingginya harga gas industri maupun terganggunya pasokan bahan baku dapat meningkatkan biaya produksi. Akibatnya, ruang bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi menjadi semakin terbatas.
Lebih lanjut, Shinta menilai pemerintah tidak cukup hanya berfokus pada penanganan pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, upaya menjaga lapangan kerja harus dimulai dengan menyelesaikan akar persoalan yang membebani dunia usaha.
Karena itu, APINDO berharap pemerintah dapat mempercepat penyelesaian berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari reformasi regulasi hingga penyelesaian persoalan di sektor hulu. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengembalikan optimisme investasi pada semester II 2026 sekaligus menjaga penciptaan lapangan kerja formal di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
