Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Setelah pemerintah menyetuji rencana pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, kini pernyataan itu diralat. Pemerintah kini berbalik menolak pembangunan smelter di luar Papua.
Seperti diketahui, pemerintah telah meneken nota kesepahaman dengan Freeport, terkait renegosiasi kontrak karya. Dalam renegosiasi itu, salah satunya membahas mengenai kewajiban membangun smelter, dan dikatakan smelter akan dibangun di Gresik.
Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said pemerintah akan mendorong pembangunan infrastruktur pendukung smelter, termasuk power plant alias pembangkit listrik. Rencananya, pemerintah meminta pemerintah Provinsi Papua untuk menggunakan dana Otonomi Khusus yang setiap tahun diberikan oleh pemerintah pusat.
Dana itu disinyalir mencapai tidak kurang dari Rp 35 triliun. "Itu salah satu pesan pak Presiden," kata Sudirman, Senin (2/2) di Jakarta.
Namun demikian, sebelum menggunakan dana itu pemerintah akan meminta Freeport untuk melakukannya. Sebab, power plant merupakan syarat mutlak keberadaan smelter. Saat ini, pemerintah memiliki waktu enam bulan sesuai dengan perpanjangan nota kesepahaman renegosiasi yang dibuat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
