Pembatasan LPG 3 Kg, FKBI Menilai UMKM Paling Terancam

Selasa, 27 Januari 2026 / 19:48 WIB

ILUSTRASI. Distribusi elpiji 3 kilogram di pelosok Palangka Raya (ANTARA FOTO/AULIYA RAHMAN)

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menyebut usulan PT Pertamina Patra Niaga untuk membatasi pembelian LPG 3 kg untuk rumah tangga maksimal 10 tabung per bulan perlu diperjelas batasannya.

Maksud dari batasan tersebut adalah melihat banyaknya rumah tangga di Indonesia yang juga memiliki usaha skala mikro atau kecil, akan mendorong peningkatan penggunaan LPG.

"Harus diperjelas, definisi rumah tangga seperti apa. Karena rumah tangga beda dengan UMKM. Karena kalau melihat kebutuhan, UMKM 10 tabung bisa jadi tidak cukup, karena sebagai bahan baku produksi mereka," ungkap Ketua FKBI, Tulus Abadi kepada Kontan, Senin (27/01/2026).

Baca Juga: Sepanjang 2025 Indonesia Punya 19,3 GW PLTU Captive, Mayoritas dari Industri Nikel

Di sisi lain, Tulus bilang gas elpiji 3 kg adalah komoditas disubsidi negara, sehingga terdapat konsekuensi memang harus dikendalikan.

"Bahkan nilai nominal subsidinya lebih besar daripada rupiah yang dibayarkan konsumen, harga keekonomiannya mencapai Rp 47.000 per tabung," kata dia.

Meski begitu Tulus bilang usulan Pertamina Patra Niaga cukup rasional jika dibarengi dengan data terkait rata-rata penggunaan tabung pada rumah tangga di Indonesia per bulan.

"Artinya harus di-back up dengan data, berapa sebenarnya kebutuhan masyarakat terhadap gas elpiji terutama rumah tangga, per bulan berapa tabung. Jangan sampai usulan tersebut hanya asumsi saja," jelasnya.

Sebelumnya, dalam catatan Kontan, PT Pertamina Patra Niaga mendorong agar pemerintah dapat segera memberlakukan pembatasan pembelian LPG 3 kilogram (kg) dengan maksud penyaluran barang subsidi rumah tangga tersebut dapat lebih tepat sasaran.

Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar menilai, pembatasan pembelian untuk LPG 3 kg perlu segera direalisasikan. Pasalnya, tanpa pengendalian yang ketat konsumsi LPG 2026 bakal melonjak dibandingkan realisasi 2025.

"Kami mengharapkan dukungan dari bapak dan ibu yang terhormat. Bagaimana pemerintah segera dapat mengeluarkan pembatasan-pembatasan aturan-aturan yang membatasi penggunaan LPG subsidi ini," kata Achmad dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (27/1/2026).

Baca Juga: Strategi SDM Jadi Motor Bisnis, PT JIEP Dorong Daya Saing Kawasan Industri

Achmad menjelaskan tanpa pengendalian, penyaluran LPG subsidi tahun ini akan dapat mencapai sekitar 8,7 juta metrik ton (MT). Angka ini naik sekitar 3,2% dibandingkan realisasi 2025.

Sementara itu, dengan adanya penerapan pengendalian, penyaluran diproyeksikan turun menjadi sekitar 8,29 juta MT, atau berkurang sekitar 2,6% dibandingkan realisasi 2025.