Pemda Babel tak akui IUP timah TINS di laut, berapa potensi bisnis TINS yang hilang?

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Azis Husaini

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Timah Tbk (TINS) sedang harap-harap cemas. Pasalnya, izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan yang berada di wilayajh laut tidak bisa ditambang lagi.

Ini karena adanya akan adanya rencana penerbitan aturan Pemda Bangka Belitung tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Babel.

Baca Juga: PT Timah sebar bisnis sampai nikel

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengungkapkan, ada 50 IUP timah tambang laut yang beroperasi di wilayah Babel. Dari 50 IUP tersebut, TINS memiliki 5 IUP yang izinnya diterbitkan oleh Kementerian ESDM, sementara 45 lainnya merupakan IUP swasta kewenangan pemerintah daerah.

Yunus menyampaikan, jika 5 IUP milik TINS itu tak diakui dalam zonasi sehingga tidak bisa ditambang, maka sumber daya timah yang akan hilang diperkirakan mencapai 472.000 Sn. Dengan asumsi harga logam sebesar Rp 19.500 per metrik ton dan kurs dollar sekitar Rp 15.000, Yunus memperkirakan sumber daya tersebut senilai dengan Rp 151,6 triliun.

Jika dirinci ke dalam potensi penerimaan negara secara tahunan, Yunus memperkirakan potensi kontribusi iuran tetap yang hilang sebesar Rp 9,9 miliar per tahun. Sementara potensi kehilangan royalty mencapai Rp 4,5 triliun per tahun.

"IUP itu aset BUMN, aset negara juga. Ketika itu dihilangkan maka ada potensi kehilangan cadangan yang nggak bisa diambil dan lost pendapatan negara," kata Yunus saat ditemui di Kantornya, Jum'at (20/9).

Baca Juga: Akibat penambang ilegal, PT Timah rugi Rp 27 T

Oleh sebab itu, Yunus mengatakan bahwa pihaknya meminta supaya IUP timah tambang laut yang sudah ada (eksisting) tetap diakui. Sebab, IUP tersebut merupakan produk hukum yang legal sesuai Undang-Undang Minerba dan regulasi turunannya.

"Karena itu sikap ESDM meminta agar IUP yang sudah terbit tetap diberlakukan. Kecuali untuk yang baru muncul dan melakukan perizinan, yasudah jangan lagi," sambungnya.

Yunus mengatakan, keinginan Kementerian ESDM tersebut tidak hanya berlaku untuk Provinsi Babel saja, namun juga untuk provinsi lainnya. Hanya saja, ia menekankan bahwa Babel menjadi fokus perhatian lantaran sumber daya timah nasional paling banyak tersimpan di wilayah tersebut.