/2023/10/03/5956432.jpg "Pemerintah akan Cari Sumber Minyak dari Negara Lain, Antisipasi Konflik Timur Tengah")
Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terbuka dengan opsi untuk mencari sumber minyak dari berbagai negara demi mengantisipasi dampak eskalasi perang di Timur Tengah antara Israel-Hamas Palestia. Dikhawatirkan, perang ini menimbulkan hambatan logistik dan mengerek harga minyak mentah dunia dalam beberapa waktu ke depan.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi kementerian ESDM Tutuka Ariadji menyampaikan, memanasnya geopolitik di Timur Tengah akan mempengaruhi logistik minyak. Jika pasokan minyak terganggu, tentu harga minyak akan naik.
Meski saat ini harga minyak mentah terus menguat, Tutuka menilai, kenaikannya belum terlalu signifikan. Beda cerita jika Amerika Serikat sudah merapat ke Timur Tengah, diprediksi harga minyak akan terus menanjak.
Baca Juga: Sudah Ada yang Tertarik, Pemerintah Promosikan Lelang Proyek Jargas ke Swasta
Apalagi ketika Iran dan Arab Saudi ikut berperang, lanjut Tutuka, akan membuat harga minyak dunia semakin mendidih. Persoalan ini pun juga akan berimbas pada Indonesia yang pasokan minyaknya paling besar diimpor dari Arab Saudi dan Nigeria.
“Sekarang kan kita impor minyak paling besar dari Arab Saudi dan Nigeria, banyak sih yang lain ada, tapi sebagian besar dari Saudi dan Nigeria. Kita membuka (peluang mencari minyak dari sumber lain), ada kita adjust, kalau ada masalah ini kita ambil dari mana dan sebagainya. Tetapi pasokan energi harus terpenuhi,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Senin (16/10).
Menurutnya, prioritas utama ialah pasokan energi yang harganya dapat terjangkau oleh masyarakat.
Tutuka menyampaikan, Indonesia memiliki Dewan Energi Nasional (DEN) yang bertugas menganalisis dan menyiapkan cadangan strategi dan operasinal untuk memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri.
Perihal imbas kenaikan harga minyak terhadap harga BBM Subsidi, Tutuka bilang, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan instruksi langsung dari Presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
