Ada Wacana Pembatasan BBM Subsidi Berdasarkan CC & Jenis Kendaraan, Negara Hemat 15%

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali mengemuka. Dewan Energi Nasional (DEN) mulai membahas skema distribusi agar lebih tepat sasaran, sebagai bagian dari strategi pengendalian subsidi dan efisiensi energi.

Anggota DEN dari Unsur Pemangku Kepentingan, Satya Widya Yudha mengungkapkan bahwa diskusi sudah mulai dilakukan bersama dengan PT Pertamina Patra Niaga. Salah satu skema yang mengemuka adalah pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan kapasitas silinder mesin atau Cubic Centimeter (CC) maupun jenis kendaraan.

Dalam estimasi awal, skema ini berpotensi memangkas volume BBM subsidi sekitar 10% - 15%. Payung hukum untuk skema ini akan dibahas melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Baca Juga: Gapki: Pelemahan Rupiah Tak Serta Merta Tingkatkan Ekspor CPO

"BBM Pertalite, solar, terserah nanti kalau Perpres 191 yang sudah didiskusikan juga kemarin di DEN dengan (Pertamina) Patra Niaga itu bisa kita realisasikan, kita batasi, walaupun itu masih commodity subsidies. Kalau berdasarkan CC dan jenis kendaraan potensi hematnya, hitungan kami itu 10%-15% daripada volume," kata Satya dalam Sarasehan Energi pada Selasa (12/5/2026), sebagaimana tersiar di YouTube Dewan Energi Nasional.

Hingga saat ini, Pemerintah dan Pertamina masih menahan harga BBM subsidi jenis solar maupun Pertalite sebagai Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). Pada saat yang bersamaan, harga minyak mentah dunia kembali melonjak ke atas level US$ 100 per barel. Sementara kurs rupiah terus melemah, hingga sempat menembus level Rp 17.600 per dolar Amerika Serikat (AS).

Peneliti Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Badiul Hadi menyoroti kombinasi dari tekanan fiskal, lonjakan harga minyak dan pelemahan kurs rupiah. Situasi ini otomatis menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena subsidi dan kompensasi energi berpotensi membengkak jauh di atas target.

Dus, Badiul menilai kondisi ini membuat wacana pembatasan BBM subsidi mulai sulit dihindari. "Karena itu, pembatasan konsumsi Pertalite dan Solar dari sisi fiskal memang dipahami pemerintah sebagai langkah pengendalian beban negara," kata Badiul saat dihubungi Kontan.co.id, Jumat (15/5/2026).

Hanya saja, Badiul memberikan catatan bahwa masalah utamanya bukan hanya besarnya subsidi, melainkan ketimpangan penerimanya. Selama ini subsidi BBM masih banyak dinikmati kendaraan pribadi dan kelompok menengah atas.

Badiul mengingatkan, jangan sampai penghematan fiskal dilakukan dengan mengorbankan daya beli masyarakat kecil. Apalagi, solar subsidi sangat terkait dengan distribusi pangan, nelayan, petani, angkutan rakyat, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Jika pembatasan dilakukan tanpa mitigasi, dampaknya bisa langsung memicu inflasi biaya hidup. Saya berharap, skema pembatasan harus berbasis kemampuan ekonomi dan jenis penggunaan," ujar Badiul.

Menurut dia, kendaraan pribadi kelas menengah atas dan kendaraan non-produktif seharusnya menjadi prioritas pembatasan terlebih dahulu. "Sementara sektor produktif rakyat harus tetap dilindungi agar kebijakan energi tidak berubah menjadi sumber tekanan baru bagi masyarakat kecil," tandas Badiul.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman belum menjawab pertanyaan KONTAN mengenai wacana pembatasan BBM subsidi ini. Sebelumnya, Laode mengatakan bahwa pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS menjadi perhatian pemerintah.

Menteri ESDM dan jajaran menteri terkait melakukan pembahasan mengenai dampak pelemahan kurs terhadap harga dan subsidi BBM. "Pak Menteri (ESDM) dan jajaran menteri-menteri merapatkan hal tersebut, kita tunggu saja. Kita lihat perkembangan berikutnya nanti," kata Laode, Rabu (13/5/2026).

Laode memastikan, ketersediaan energi untuk keamanan pasokan BBM maupun Liquefied Petroleum Gas (LPG) masih dalam kondisi aman. "Cadangan masih tersedia, baik itu BBM bensin, solar maupun LPG," ujarnya.

Pemerintah juga telah mengamankan pasokan minyak mentah (crude) dari negara di luar kawasan Selat Hormuz, salah satunya adalah pasokan crude dari Nigeria. "Sudah ada yang terealisasi, sudah jalan," tandas Laode.

Baca Juga: Huawei Petakan Kebutuhan 36 Juta Talenta Digital Baru hingga Tahun 2030

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News