Reporter: Filemon Agung | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan bakal merenegosiasi proyek 35.000 MegaWatt (MW) akibat kondisi surplus listrik yang terjadi selama 2020.
"Tentu komitmen 35 GW yang sudah di program dan berkontrak harus dipenuhi, masalahnya sekarang kita tengah berupaya untuk menegosiasikan kembali," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam Konferensi Pers, Kamis (7/1).
Arifin menambahkan, Kementerian ESDM juga tengah berupaya menciptakan demand listrik salah satunya lewat upaya mendorong penggunaan Motor Listrik Berbasis Baterai (MLBB), mobil listrik hingga kompor induksi.
Baca Juga: Kata asosiasi pertambangan batubara terkait minimnya investasi tambang pada 2020
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengungkapkan ada sejumlah upaya yang akan dilakukan demi menciptakan demand listrik. Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN Agung Murdifi menjelaskan PLN bakal mengintensifkan promo demi meningkatkan penerapan electrifying lisfestyle. "Seperti mendorong penggunaan 1 juta kompor induksi dan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai," jelas Agung kepada Kontan.co.id, Minggu (10/1).
Agung melanjutkan, PLN juga menyasar ceruk pasar yang dinilai potensial seperti layanan listrik dan smart agriculture untuk pertanian, perkebunan serta perikanan.
Agung menambahkan, PLN juga menyasar penambahan listrik untuk proyek strategis yang jadi fokus pemerintah antara lain proyek-proyek smelter, kawasan industri dan kawasan ekonomi ekslusif.
"Inovasi lain berupa PLTS atap dan sertifikat energi baru terbarukan (EBT) juga telah diluncurkan sebagai upaya PLN menjawab kebutuhan listrik yang ramah lingkungan," jelas Agung.
Asal tahu saja, hingga November lalu, konsumsi listrik nasional tercatat sebesar 221,87 terrawatt hour (TWh) atau hanya tumbuh 0,95% dibandingkan periode yang sama di tahun 2019.
Baca Juga: Bidik investasi tambang US$ 5,98 miliar pada 2021, simak strategi Kementerian ESDM
Sebelumnya, Direktur Megaproyek PLN Muhammad Ikhsan Asaad mengungkapkan hingga tahun 2020 pembangkit batubara masih mendominasi sistem kelistrikan saat ini.
"Dari tahun 2000-2019 memang pertambahan fosil 6,6%. (Namun) di 2020-2029 menurun ke 3,6%," ungkap Ikhsan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, November lalu.
Upaya mendorong demand listrik memang jadi salah satu fokus PLN ke depan, Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan meningkatkan layanan ke pelanggan.
"Saat ini 35 GW kita oversupply. Untuk itu kita bergeser dari supply driven ke demand driven makanya lebih meningkatkan pelayanan kepada pelanggan," terang Darmawan.
Merujuk draft Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2020-2029yang diterima Kontan.co.id, pembangunan proyek 35.000 MW kini telah beroperasi sebesar 6,8 GW, konstruksi 20,2 GW, yang telah kontrak namun belum konstruksi mencapai 6,8 GW, pengadaan sebesar 0,8 GW dan yang dalam tahapan perencanaan 0,7 GW.
Baca Juga: Investasi minerba tahun 2020 tak sampai 50% dari target, ini penyebabnya
"Dengan memperhatikan realisasi kebutuhan listrik yang lebih rendah maka rencana COD pembangkit tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan sistem," dikutip dari draft RUPTL 2020-2029.
Di sisi lain, sebelumnya pada pertengahan tahun 2020 pemerintah telah memastikan bakal ada pemunduran jadwal mega proyek 35.000 MW akibat dampak pandemi covid-19.
Mega proyek 35.000 MW sedianya ditargetkan rampung pada tahun 2025 namun mengalami pemunduran hingga 2029 mendatang. Merujuk draft RUPTL yang ada juga tercatat terjadi penurunan rencana kapasitas pembangkit menjadi 41,77 GW dari sebelumnya 56,4 GW.
Selanjutnya: Menteri ESDM tegaskan insentif pemerintah untuk proyek hilirisasi batubara
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
