Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .
“Karena panas bumi memiliki tingkat risiko yang berbeda di tiap tahapan, maka ketersediaan data geosains sebelum pengeboran eksplorasi akan sangat krusial bagi tingkat kesuksesan pengeboran sumur panas bumi,” ungkap Ida.
Terlepas dari itu, pemerintah tetap mengupayakan penawaran 5 wilayah kerja panas bumi (WKP) melalui lelang maupun penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun ini.
Namun, penawaran WKP tersebut masih perlu menunggu regulasi terbaru dari pemerintah terkait investasi panas bumi sekaligus perkembangan pandemi Corona. “Mudah-mudahan tetap berjalan,” kata Ida.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform Fabby Tumiwa menilai, rencana pemerintah untuk menawarkan 5 WKP di tahun ini bisa mundur karena wabah Corona. Kalaupun dijalankan, paling cepat baru terlaksana sekitar bulan Juni nanti.
Baca Juga: Dalam jangka pendek, harga minyak bisa ke level US$ 15 per barel
Tanpa adanya pandemi Corona pun, para investor masih tampak wait and see untuk masuk ke sektor panas bumi. Menurutnya, pemerintah melihat harga panas bumi saat ini yang ditawarkan oleh para pengembang masih agak mahal. Di sisi lain, pengembang panas bumi masih cukup sulit untuk menurunkan harga jika tidak ada dukungan dari pemerintah.
“Jadi persoalan sekarang adalah mismatch ekspektasi antara pemerintah dan pengembang sehingga memberi sinyal negative untuk investasi panas bumi,” ungkap dia, hari ini.
Fabby juga berpendapat, kualitas data geosains memang berperan penting untuk meningkatkan tingkat keberhasilan eksplorasi panas bumi. Selain itu, dukungan pemerintah dalam membangun infrastruktur panas bumi juga penting untuk menurunkan biaya investasi di sektor tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
