Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Tendi Mahadi
Lebih lanjut, ia meminta supaya pemerintah tetap melakukan kontrol produksi terhadap semua perusahaan tambang batubara, baik yang memegang izin dari pemerintah pusat maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan oleh provinsi.
Hendra juga menekankan, penyesuaian kuota produksi hendaknya tetap mempertimbangkan pemenuhan wajib pasok dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). "Penegakan peraturan harus merata, dan pemerintah diharapkan mampu melakukan kontrol produksi serta mempertimbangkan pemenuhan DMO," jelasnya.
Baca Juga: Target produksi batubara nasional berpotensi direvisi, ini tanggapan Bukit Asam
Senada dengan itu, Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo mengungkapkan, dalam melakukan perubahan rencana produksi, perusahaan juga mempertimbangkan kapasitas produksi dan kontrak yang sudah diraih.
"Corporate revenue menjadi pertimbangan utama. Kalau perusahaan harus menambah investasi, tentu perusahaan akan melihat proyeksi jangka panjang baik peta pasar, harga dan regulasi pemerintah," kata Singgih.
Kendati begitu, Singgih memprediksi produksi batubara di tahun ini tetap akan lebih tinggi dari target di RKAB yang tercatat sebesar 550 juta ton. Bahkan, ia memperkirakan realisasi produksi batubara 2020 tidak akan jauh berbeda dari tahun lalu, yakni berkisar di angka 600 juta ton.
Singgih menyebut, hal itu berdasarkan jumlah pemegang IUP Operasi Produksi (IUP OP) yang terus bertambah, dan saat ini telah mencapai 1.175 IUP OP. Singgih memprediksi, sebagian IUP OP tersebut telah membangun coal processing plant (CPP), menyiapkan alat berat, dan telah membuka coal mining pit.
Baca Juga: Golden Energy Mines (GEMS) akan rights issue untuk menambah free float
"Kita lupa, sebagian IUP OP telah mendekati tahap produksi. Saya memproyeksikan (produksi) akan mencapai sekiatr 600 juta ton. Itu rasional kalau kita letakkan di atas kondisi dan jumlah IUP OP yang ada," jelasnya.
