Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi dan pengamat mendesak pemerintah untuk mulai mengambil langkah transisi pembangkit fosil tua ke pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT).
Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menuturkan, merujuk studi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), transisi ke pembangkit EBT bakal mendorong ekonomi Indonesia tumbuh di atas 6%.
"Untuk keluar dari middle income trap dan memanfaatkan bonus integrasi maka strategi mengurangi gas rumah kaca (secara) ambisius dengan mendorong EBT lebih besar adalah keniscayaan," kata dia dalam diskusi virtual, Jumat (14/8).
Baca Juga: Kementerian ESDM: Perlu ada akselerasi demi kejar target bauran EBT 23%
Fabby melanjutkan, sektor kelistrikan berkontribusi cukup besar dalam menghasilkan emisi gas rumah kaca. Adapun, sumbangsih terbesar berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Ia memastikan demi mencapai komitmen pengurangan emisi dalam Paris Agreement maka perlu ada transisi PLTU secara bertahap.
"Demi cegah kenaikan temperatur di bawah 2 derajat, diperlukan phase out pembangkit batubara sebelum 2050. Tanpa itu kita (tetap) berada di 3 derajat," terang Fabby.
Lebih jelas dia bilang, saat ini tercatat ada 2.135 uit pembangkit fosil tua dengan kapasitas 13.345,1 Mega Watt (MW) yang telah beroperasi di atas 15 tahun. Dari besaran tersebut, PLTU sebanyak 23 unit berkapasitas 5.655 MW, PLTGU 46 unit berkapasitas 5.912,2 MW, dan PLTD 2.246 unit berkapasitas 1.777,9 MW.
Ia menyebut, transisi pembangkit fosil tua perlu dibarengi dengan pengembangan EBT secara masif.
"Pengembangan EBT sebagai stimulus ekonomi efektif pasca Covid-19, (punya) multiplier effect yang besar dan turunkan emisi gas rumah kaca," ujar Fabby.
Baca Juga: Menteri ESDM soroti pengembangan bioenergi dan energi samudera dalam pemanfaatan EBT
Senada, Masyarakat Energi Baru Terbarukan Indonesia (METI) menilai perlu ada transisi demi mencapai target penurunan emisi karbon sebesar 29% sesuaikomitmen Indonesia dalam Paris Agreement.
Ketua Umum METI Surya Darma mengungkapkan perlu ada kajian sejumlah proyek pembangkit dalam megaproyek 35.000 MW yang mengalami kendala selama pandemi covid-19.
"Misalnya program 35.000 MW dilanjutkan semuanya atau ada yang perlu di hold sesuai perkembangan covid-19 yang terdampak. Kalau ini di hold ada beberapa, mungkin bisa dilanjutkan dan renegosiasi ulang atau benar benar diganti pembangkit EBT," ungkap Surya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
