Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Kelangkaan kelapa sudah mulai dirasakan di sejumlah daerah. Hal itu terjadi karena banyaknya pohon kelapa yang sudah uzur dan tidak produktif lagi.
Sementara, permintaan terhadap hasil olahan kelapa terus meningkat, khususnya di pasar manca negara.
Untuk mengatasi kelangkaan kelapa di dalam negeri, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan(Kemdag) mengambil ancang-ancang untuk membatasi ekspor kelapa dengan mengenakan Bea Keluar (BK).
Sebab, selama ini, ekspor kelapa dan turunanya tidak dikenakan BK sehingga harganya lebih kompetitif di pasar global.
Restyarto Efiawan, Presiden Direktur PT Mohan Restry Kolaka yang memproduksi dan menjual kelapa dan gula kelapa menilai kebijakan pengenaan BK untuk produk kelapa tidak tepat sasaran. Menurutnya, harusnya pemerintah mendorong penanaman minimal 1 juta pohon kelapa agar produksi kelapa dalam negeri meningkat.
"Saat ini usia pohon kelapa kita di Indonesia itu rata-rata sudah di atas 40 tahun, sehingga produksinya menurun drastis," ujarnya kepada KONTAN, Rabu (13/4).
Menurutnya, butuh sekitar 100 juta pohon kelapa lagi yang ditanam agar Indonesia menjadi produsen kelapa nomor wahid di dunia.
Namun, ia menilai, upaya pemerintah menanam pohon kelapa belum terlihat. Untuk itu, permasalahan kelangkaan kelapa akan terus terasa dan akan makin besar di masa mendatang.
"Kekonsistenan pemerintah mendukung industri kelapa itu masih minim," keluhnya.
Selain karena kekurangan pohon kelapa yang produktif, Restyarto juga mengeluhkan minimnya teknologi dan industri yang mengolah kelapa menjadi produk yang memiliki nilai tambah.
Ia bilang, kelapa kopral lebih murah nilainya kalau belum diolah menjadi minyak dan produk lainnya. Ia mengambil contoh, Mohan Restry Kolaka miliknya mengolah produk kelapa menjadi gula kelapa dan dijual di luar negeri.
"Harganya dan permintaannya sangat tinggi, tapi pasokan kurang karena keterbatasan pohon kelapa," imbuhnya. Namun ia enggan menyebutkan berapa nilai ekspor gula kelapa miliknya.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemdag) Nus Nuzulia Ishak sebelumnya mengatakan pihaknya berencana mengatur tata niaga kelapa baik di perdagnagan dalam negeri maupun di pasar ekspor. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan berupa pengenaan BK untuk produk kelapa.
Tujuannya adalah agar produk kelapa ini lebih banyak digunakan untuk industri makanan dan minuman dalam negeri. Sebab kelangkaan kelapa otomatis mengangku ketersediaan pasokan makanan dan minuman domestik. Sementara di sisi lain, Kemdag menilai, ekspor kelapa cukup menjanjikan karena harganya lebih tinggi dari harga dalam negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
