Reporter: Fitri Nur Arifenie |
JAKARTA. Nyatanya, pemerintah tak hanya mempercepat izin pembangunan Terminal LNG Terapung (Floating Storage Receiving Terminal/FSRT). Pemerintah juga harus merampungkan ganjalan soal realisasi kontrak pasokan LNG dari para produsen LNG di sisi hulu. Padahal kepastian pasokan LNG merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar perbankan dan pasar modal mengucurkan pinjaman.
Dirjen Migas Evita Herawati Legowo menegaskan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan BP Migas untuk mendapatkan kepastian pasokan LNG tersebut.
Padahal, ketika PGN dan Pertamina mendirikan anak usaha PT Nusantara Regas menyatakan sudah ada komitmen pasokan gas. Yaitu, berasal dari sumber gas di Kalimantan Timur dengan total volume sebesar 11,75 juta ton selama 11 tahun.
"Pada posisi hari ini, kami masih kesulitan dalam merealisasikan kontrak LNG dengan para produsen di hulu," kata Evita.
Rencananya, FSRT ini akan dibangun konsorsium PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Pertamina (Persero). Jika tak meleset, pembangunan FSRT rampung pada September 2011.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
