Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Havid Vebri
JAKARTA. Pemerintah terus mengejar penyelesaian realisasasi kontrak 15.000 megawatt (MW) dalam program pembangkit listrik 35.000 MW. Ada lima proyek pembangkit listrik yang segera ditargetkan untuk dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) di sisa akhir tahun ini.
Agung Wicaksono, Wakil Ketua Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bilang target pemerintah tahun ini harus menyelesaikan realisasi kontrak 15.000 MW.
“Target 15.000 MW itu untuk perusahaan listrik swasta (independent power producer/IPP). Sementara target untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sendiri adalah 5.800 MW,” kata Agung saat dihubungi KONTAN, Kamis (1/10).
Sejauh ini, proyek listrik 35.000 MW yang sudah dimulai pembangunan fisiknya adalah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang berkapasitas 2x1.000 MW di Batang, Jawa Tengah dan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) berkapasitas 100 MW di Pohuwatu, Gorontalo. “Sampai akhir tahun ini aka nada beberapa proyek lagi yang segera dilakukan peletakan batu pertama,” ujar Agung.
Adapun sejumlah proyek yang akan segera diresmikan adalah PLTU di Sumatera Selatan dengan kapasitas 2x600 MW, PLTG di Grati berkapasitas 450 MW, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas 1000 MW di Cisokan, PLTA berkapasitas 40 MW di Malea, dan PLTA berkapastas 3x170 MW di Asahan.
Agung mengaku, tak mengetahui secara persis berapa perkiraan nilai investasi dari realisasi kontrak sebesar 15.000 MW untuk tahun ini. “Tapi secara keseluruhan proyek listrik 35.000 MW ini hingga 2019 diperkirakan menelan biaya investasi Rp 1.100 triliun,” jelas Agung.
Hingga kuartal III 2015, realisasi kontrak untuk jatah IPP maupun PLN sendiri baru mencapai 5.000 MW. Ada sejumlah kondisi yang membuat pengerjaan proyek mengalami kelambatan, mulai dari masalah pembebasan lahan hingga pembangunan jaringan transmisi.
“Bahkan yang sudah groundbreaking seperti PLTU Batang masih menghadapi gugatan di pengadilan perdata setempat. Gugatan muncul dari warga serta Greenpeace yang berdiri di belakangnya,” imbuh Agung.
Mengenai investor perusahaan listrik swasta yang terlibat di proyek listrik 35.000 MW, di PLTU Batang ditangani oleh konsorsium Adaro dan perusahaan asal Jepang, J-Power dan Itochu.
Di Gorontalo ditangani oleh PT Pembangunan Perumahan dengan General Electric USA. Di Sumatera Selatan ditangani oleh PT Batubara Bukit Asam dengan China Huadian. Sementara di Cirebon ditangani oleh Konsorsium Indika dengan menggandeng Marubeni asal Jepang. “Sedangkan di Samas, perusahaan local Binatek yang bekerja sama dengan UPC dari Amerika Serikat,” pungkas Agung.
Adi Supriono, Sekretaris Perusahaan PT PLN, mengatakan dari target realisasi kontrak yang menjadi tanggung jawab PLN, yang baru terealisasi hingga Kuartal III tahun ini masih sangat kecil. “Baru 10% dari target kami,” kata Adi saat dihubungi KONTAN, Kamis (1/10).
Adi mencontohkan proyek listrik 35.000 MW yang sudah realisasi kontrak oleh PLN barulah di Grati dan Lontar. Sayangnya Adi menolak menyebut nominal investasi dari realisasi kontrak yang telah diteken oleh PLN. “Untuk target sampai akhir tahun ini, saya juga belum bisa bicara soal itu,” pungkas Adi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
