Pemerintah Perkuat Ekosistem Udang Hadapi Tantangan Tarif dan Isu Radioaktif

Reporter: Shintia Rahma Islamiati | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan, nilai ekspor udang Indonesia sampai Agustus 2025 meningkat 19,2% dibanding periode sama tahun 2024, mencapai US$ 1,24 miliar atau 31% dari total nilai ekspor perikanan. 

Pertumbuhan ini terjadi meski ada tantangan dari pengenaan Tarif Resiprokal (TR) oleh Amerika Serikat (AS) dan isu pencemaran radioaktif.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, mengatakan pengenaan TR sebesar 19% oleh AS justru menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing produk udang Indonesia. 

“TR 19% relatif lebih rendah dibanding tarif yang dikenakan pada negara pesaing utama, seperti India (50%), Vietnam (20%), dan Tiongkok (34%), sehingga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat ekspor udang,” ujarnya kepada Kontan, Rabu (22/10/2025).

Baca Juga: Sertifikasi Impor AS Jadi Ujian Baru bagi Ekspor Udang Indonesia

Ia mengatakan, strategi peningkatan daya saing terus dilakukan melalui efisiensi produksi dan rantai pasok, diversifikasi produk sesuai tren pasar, serta menjaga mutu dan keamanan produk, terutama untuk menghadapi kompetitor dengan tarif lebih rendah seperti Ekuador (15%).

“Ekspor udang Indonesia tetap didominasi ke AS dengan nilai US$ 780,85 juta atau 63,2% dari total ekspor udang, diikuti Jepang US$ 204,08 juta, Tiongkok US$ 64,77 juta, Uni Eropa US$ 50,48 juta, dan ASEAN US$ 32,68 juta,” jelas Doni.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa isu pencemaran radioaktif menjadi perhatian serius pemerintah. FDA AS telah menerbitkan Import Alert 99-52 terkait kewajiban sertifikasi bebas Cesium 137 untuk udang dari Jawa dan Lampung.

Baca Juga: Udang & Rempah Indonesia Wajib Sertifikasi FDA, Apa Kata Satgas Cesium-137?

Menanggapi hal ini, pemerintah membentuk Satgas Dekontaminasi, dan KKP ditunjuk sebagai Certifying Entity yang bekerja sama dengan Bapeten dan BRIN untuk mempercepat proses sertifikasi.

“Pemerintah terus bekerja untuk menyelesaikan persoalan agar ekosistem udang di Indonesia bisa terus tumbuh,” ujar Doni.

Di sisi industri, dampak tarif dan isu radioaktif sudah dirasakan oleh PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP), yang berdampak pada penurunan produksi dan memaksa perusahaan menyesuaikan jumlah karyawan.

Baca Juga: KKP Pastikan Isu Udang Radioaktif Tak Ganggu Komoditas Perikanan Lain

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News