Pemerintah Tegaskan Komitmen Dorong Hilirisasi

Kamis, 28 Desember 2023 / 20:10 WIB

ILUSTRASI. pemerintah berkomitmen mendorong hilirisasi baik sektor pertambangan maupun non tambang.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan komitmen mendorong hilirisasi baik sektor pertambangan maupun non tambang.

Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi Heldy Satrya Putera menegaskan, upaya hilirisasi terus didorong oleh pemerintah.

"Untuk sektor nikel sekarang kita mengejar hilirisasi lanjutan. Di tembaga ada Freeport Indonesia dan Amman Mineral, kita monitor terus. Upaya untuk mendorong juga terus kita lakukan," kata Heldy kepada Kontan, Kamis (28/12).

Heldy melanjutkan, komitmen pemerintah untuk hilirisasi juga dilakukan pada sektor non pertambangan. Ia mencontohkan, upaya mendorong peningkatan nilai tambah dilakukan untuk industri oleokimia.

Merujuk data Kementerian Investasi, realisasi investasi smelter mineral hingga kuartal III 2023 mencapai Rp 151,7 triliun. Jumlah ini ditopang investasi smelter nikel mencapai Rp 97 triliun, disusul investasi smelter tembaga sebesar Rp 47,6 triliun dan smelter bauksit sebesar Rp 7,1 triliun.

Sekjen Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian (AP3I) Haykal Hubeis mengungkapkan, secara umum ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi tren investasi smelter.

"Ada ketidakpastian global yang menjadi pemicu dan iklim investasi di Indonesia sudah kurang menarik untuk investasi smelter baru," kata Haykal kepada Kontan, Rabu (27/12).

Haykal melanjutkan, salah satu penyebab lain yakni mulai menurunnya investasi untuk smelter nikel. Apalagi, selama ini pembangunan smelter nikel cukup mendominasi untuk investasi smelter.

Menurutnya, dengan makin banyaknya smelter nikel di Indonesia, maka pembangunan smelter baru cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini diperparah dengan rencana moratorium atau pembatasan pembangunan smelter nikel kelas II oleh pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News