| Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Pemerintah tidak jadi merevisi target megaproyek ketenagalistrikan. Dalam sidang Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) ke-20 kembali ditetapkan target megaproyek hingga 2019 harus mencapai 35.000 Megawatt (MW).
Padahal, sebelumnya DEN menyatakan megaproyek kelistrikan hingga 2019 hanya akan mencapai sekitar 19.000 MW. Anggota DEN, Tumiran bilang, dalam sidang anggota DEN sebelumnya memang pemerintah menyatakan hingga 2019 hanya bisa membangun sebanyak 20.000 MW.
Namun, Presiden dalam Sidang Paripurna DEN ke-4 menyatakan tidak boleh ada pengurangan target."Kalau terjadi pengurangan, target di 2025 tidak tercapai. Kalau 2025 tidak tercapai, pasokan listrik terganggu,"kata Tumiran pada Senin (23/1).
Pasalnya, jika pasokan listrik berkurang dan permintaan meningkat maka PLN harus menyewa pembangkit diesel atau PLTG terapung yang bisa membuat tarif listrik mahal atau jika tidak dikonpensasi ke tarif listrik maka harus disubsidi oleh pemerintah. "Maka pemerintah dan PLN harus mengambil langkah-langkah strategis agar target 35.000 MW tidak berkurang. Kalau waktu bergeser tidak apa-apa, kalau target dikurangi tidak boleh," ujar Tumiran.
Apalagi menurut Anggota DEN lainnya, Dwi Hary Soeryadi, target 35.000 MW harus tercapai agar target proyek kelistrikan pada tahun 2025 sebesar 114.000 MW dan target hingga 2050 sebesar 430.000 MW bisa tercapai. Di sisi lain, PLN menyatakan telah ada kemajuan yang positif dalam megaproyek 35.000 MW baik dari sisi pembangkit listrik, gardu induk, dan transmisi.
"Semuanya kondisi kurva S dalam kondisi positif artinya ada di atas garis rencana. PLN dalam hal ini menyampaikan mereka komitmen dengan target-target yang ditetapkan,"ungkap Dwi.
Meskipun kemajuan megaproyek kelistrikan tersebut cukup positif, namun anggota DEN, Rinaldy Dalimi meminta PLN untuk mempercepat proses pembangunan bagi proyek-proyek yang telah melakukan financial closing agar 35.000 MW bisa tercapai. Pasalnya, selama ini proses pembangunan sejak dilakukannya financial closing membutuhkan waktu tiga tahun karena permasalahan pembebasan lahan dan perizinan.
"Pak menteri meminta proses tiga tahun bisa dipercepat oleh PLN dan Dirjen Gatrik supaya selesai lebih dari 23.000 MW," ungkap Rinaldy.
Pasalnya dengan proses perizinan dan pembebasan lahan bisa dipercepat saja, Rinaldy bilang, target 35.000 MW kemungkinan baru bisa tercapai pada tahun 2021. Sementara tahun 2019 hanya akan tercapai sekitar 20.000-21.000 MW.
Agar bisa tercapai target pada 2025, menurut Rinaldy, PLN harus sudah memulai kembali pembangunan listrik dengan target 114.000 MW pada 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
