kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Pengamat: Ahok seolah-olah sudah jadi gubernur


Sabtu, 24 Mei 2014 / 21:15 WIB
Pengamat: Ahok seolah-olah sudah jadi gubernur
ILUSTRASI. Investor mengamati pergerakan saham di Jakarta, Senin (29/11). /pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/29/11/2021.


Reporter: Barratut Taqiyyah | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana menilai, sudah saatnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menaruh kepercayaan pada PT Jakarta Monorail (JM) untuk melanjutkan pembangunan proyek monorel.

Karena menurutnya, faktor kepercayaan itulah yang menyebabkan tak kunjung dimulainya pembangunan proyek transportasi massal itu.

"Pemprov DKI Jakarta, terutama Wakil Gubernur, tidak trust terhadap PT JM. Di mata Ahok (sapaan Basuki) ini, PT JM ingin mengeruk keuntungan sebanyak mungkin dari proyek monorel. Makanya ribut terus," kata Tjipta dalam acara Kompasiana Nangkring bareng PT JM, di Kuningan City, Jakarta, Sabtu (24/5/2014).

"Saya juga bingung dengan Wakil Gubernur kita. Di satu sisi dia bilang Wagub tidak punya kewenangan. Tapi di satu sisi seolah-olah dia sudah menguasai jabatan (gubernur)," katanya lagi.

Tjipta yakin, sebenarnya PT JM telah mampu memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh pemerintah provinsi DKI, sebelum dilakukannya pemandatanganan perjanjian kerja sama (PKS). Namun karena sikap Basuki itulah yang membuat proyek tersebut tak kunjung dimulai.

"Saya curiga, begitu Ahok jadi Plt Gubernur, PR pertamanya adalah menendang PT Jakarta Monorail," katanya.

Proyek monorel Jakarta resmi dilanjutkan kembali pada Juni 2013. Namun hingga saat ini, kegiatan pembangunan tak kunjung dimulai karena Pemprov DKI merasa PT JM belum mampu memenuhi beberapa syarat yang diminta, salah satunya adalah sehubungan dengan masa pengoperasian.

Basuki pernah mengeluhkan PT JM yang meminta kelonggaran build operated transfer (BOT) atau penyerahan pengoperasian layanan monorel, dari awalnya 30 tahun menjadi 50 tahun. Padahal, sesuai perjanjian awal, PT JM harus menyerahkan pengoperasian layanan monorel kepada Pemerintah Provinsi DKI paling lambat 30 tahun setelah pengoperasian. (Alsadad Rudi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×