Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dikabarkan meminta penurunan harga batubara untuk pembangkit serta pemenuhan volume Domestic Market Obligation (DMO) oleh perusahaan batubara.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan penurunan harga batubara sebaiknya tidak dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya, penurunan ini berpotensi merugikan negara.
"Menurunkan harga acuan DMO batubara sebenarnya mengurangi penerimaan negara dan merugikan pemerintah. Selain itu kebijakan ini menyebabkan penggunaan energi kotor yang berpotensi meningkatkan polusi udara dan dampaknya pada meningkatnya biaya kesehatan publik," kata Fabby kepada Kontan.co.id, Senin (22/3).
Fabby melanjutkan, rencana penurunan harga DMO batubara untuk pembangkit listrik bisa jadi merupakan upaya untuk mempertahankan biaya produksi tetap rendah.
Baca Juga: Harga batubara sedang tinggi, berikut rekomendasi saham Adaro Energy (ADRO)
"Hal ini terjadi karena pemerintah dan DPR enggan menyesuaikan tarif tenaga listrik yang semestinya naik 20% untuk menjaga margin PLN tetap acceptable dan memperbaiki kondisi finansial PLN," sambung Fabby.
Ia menilai pemerintah sebaiknya tidak menurunkan harga acuan DMO batubara. Adapun, opsi lain yang bisa ditempuh yakni dengan melakukan penyesuaian tarif listrik sehingga mencerminkan cost recovery untuk biaya penyediaan listrik dan margin yang wajar bagi PLN.
Anggota Komisi VII dari Fraksi Gerindra Kardaya Warnika menilai penurunan harga bermula dari permasalahan stok yang dialami PLN. "Permasalahan ini timbul karena stok, kekurangan stok, harga batubara naik. masalah ini harusnya bisa diantisipasi PLN apalagi punya PLN batubara," jelas Kardaya.
Ia menambahkan jika harga batubara diturunkan maka bukan tidak mungkin bakal berdampak pada pemberian subsidi yang bisa saja dikenakan. Kardaya menilai penggunaan subsidi erat kaitannya dengan APBN sehingga bukan hal mudah untuk diimplementasikan.
Selanjutnya: Harga batubara cetak rekor tertinggi sejak November 2018
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
