kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.326.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pengamat: Penerapan Permendag 31/2023 Jangan Matikan Peluang UMKM


Senin, 18 Maret 2024 / 20:40 WIB
Pengamat: Penerapan Permendag 31/2023 Jangan Matikan Peluang UMKM
ILUSTRASI. Warga menggunakan ponsel untuk berbelanja secara daring di salah satu situs belanja di Depok, Jawa Barat, Kamis (4/1/2024). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/foc.


Reporter: Fahriyadi | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proses migrasi TikTok-Tokopedia yang hampir rampung menarik perhatian publik. Sejak bergabungnya TikTok Shop dan Tokopedia pada bulan Desember 2023 lalu, Kementerian Perdagangan memberikan waktu transisi hingga pertengahan April 2024 agar TikTok dapat patuh terhadap Permendag 31/2023 terkait pemisahan sistem elektronik media sosial dan perdagangan elektronik (e-commerce). 

Menurut Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital dari Lembaga Penelitian Center of Economic and Law Studies (Celios), proses migrasi TikTok-Tokopedia patut diapresiasi karena bisa tuntas dalam waktu yang  singkat.

“Jika kita membaca Permendag 31/2023, sebenarnya tidak ada ketentuan yang mengharuskan adanya pemisahan aplikasi. Yang ditekankan disitu adalah harus pemisahan sistem elektronik dan media sosial tidak boleh memroses transaksi. Dengan migrasi saat ini, sistem pembayaran sudah berada di sistem elektronik Tokopedia,” ujar Nailul dalam keterangannya Senin (18/3).

Huda menambahkan Permendag 31/2023 terlalu membatasi dan mengkotak-kotakkan social commerce dan ecommerce tanpa memberikan kejelasan terkait kemungkinan integrasi antara keduanya.

Dalam era perkembangan teknologi yang cepat, aturan yang kaku seperti ini menjadi kendala dalam menciptakan lingkungan bisnis yang dinamis dan responsif terhadap perubahan. Ini tentu sangat merugikan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menangah (UMKM) yang banyak menggunakan media sosial dalam menjual produk mereka.

“Harapan saya perbedaan interpretasi Permendag ini jangan sampai menghalangi rezeki jutaan UMKM lokal yang bergantung pada platform TikTok dan Tokopedia. Apalagi menurut data BPS di 2022, 41,3% dari pelaku usaha online menggunakan media sosial untuk menjual barang dagangan mereka,” kata Huda.

Ia juga menyoroti adanya fitur live streaming di beberapa platform e-commerce yang mirip dengan fitur ada di media sosial. Hal tersebut menunjukkan ketidakjelasan aturan dalam Permendag 31/2023.

“TikTok dan Tokopedia masuk di ‘ruang abu-abu’ yang ada dalam aturan tersebut. Karena itu, tidak bisa disalahkan juga integrasi antara social commerce dan e-commerce ini. Apalagi kerja sama tersebut dilakukan dengan izin resmi dan menjalani prosedur yang sesuai,” paparnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas), sudah mengungkapkan proses migrasi itu terus berjalan sesuai deadline. "(Proses migrasi TikTok Shop ke Tokopedia) lagi proses, sabar saja," kata Zulhas, kepada wartawan di Pasar Tanah Abang, Kamis (14/3) lalu.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim menambahkan, secara umum proses migrasi sudah berjalan, baik front-end maupun back-end, terkait pembayaran, data user, dan lain-lain yang seluruhnya telah dikelola Tokopedia, bukan lagi TikTok.

Namun masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan segera. “Seperti masih diperlukan pencantuman link atau tautan untuk konsumen mendapatkan invoice sebagaimana terdapat pada aplikasi Tokopedia,” kata Isy.

Walaupun Kementerian Perdagangan sebagai otoritas yang mengeluarkan Permendag 31/2023 menyetujui proses migrasi di balik layar antara TikTok dengan Tokopedia, masih terjadi perbedaan pendapat tentang interpretasi pelaksanaan Permendag 31/ 2023.

Perbedaan interpretasi berasal dari penyelesaian transaksi yang masih dapat diakses di dalam satu aplikasi TikTok, walaupun secara back-end sudah di dalam sistem elektronik Tokopedia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×