Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai masih ada peluang agar proyek Blok Indonesia Deepwater Development (IDD) tahap II onstream tepat waktu di 2025 mendatang.
Dia menjelaskan, diperlukan sinergi pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam memastikan jalannya proyek pasca alih kelola rampung nantinya.
"Kunci ada di pemerintah dan KKKS, jika segala sesuatu bisa dipercepat masih memungkinkan," jelas Komaidi kepada Kontan.co.id, Selasa (2/2).
Dia menambahkan, perizinan ini termasuk di dalamnya berkaitan dengan rencana pengembangan alias Plan of Development (PoD).
Menurutnya, dengan perizinan yang dipercepat maka akan menjadi insentif tersendiri bagi KKKS. Terlebih saat ini kunci utama industri hulu migas tanah air dinilai terletak di wilayah Tengah dan Timur Indonesia.
Baca Juga: Diskusi Chevron dan ENI masih berlangsung, proyek IDD terancam molor
"Kalau IDD berhasil akan menjadi contoh untuk proyek lain," kata Komaidi.
Di sisi lain, Komaidi menilai langkah pemerintah yang menargetkan proses alih kelola Blok IDD dari Chevron Pacific Indonesia ke ENI dapat rampung pada kuartal I 2020 merupakan hal yang positif.
Sekedar informasi, Chevron menjadi operator pada Proyek IDD yang terdiri dari Lapangan Bangka, Gendalo Hub dan Gehem Hub. Dari ketiganya, baru Lapangan Bangka yang memulai produksi pada 2016 silam dengan kapasitas produksi sebesar 110 MMSCFD.
Nantinya, jika mengelola Proyek IDD maka ENI berpotensi mengintegrasikan fasilitas Gendalo Hub dan Gehem Hub dengan fasilitas Lapangan Jangkrik, Blok Muara Bakau yang mereka kelola.
Adapun, konsorsium proyek IDD terdiri dari kepemilikan saham Chevron sebesar 62%, sisanya dipegang oleh ENI sebesar 20% dan Sinopec 18%.
Selanjutnya: Peluang swasta masuk bisnis transmisi listrik bergantung pada RUPTL
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
