Reporter: Adisti Dini Indreswari | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Sudah lima tahun berlalu sejak program 1.000 menara rusun dicanangkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tahun 2007 silam, tapi realisasinya masih jauh dari harapan. Banyak pengembang memilih membangun apartemen mewah ketimbang membangun rusun.
Oleh karena itu, Kemenpera kali ini mewacanakan pembangunan rusun dengan pola kerja sama. "Dalam pengerjaannya (rusun), pengembang bisa bekerjasama dengan pihak lain, seperti pemda atau pengembang lain," ujar Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera, Pangihutan Marpaung, belum lama ini.
Dalam hitungannya, membangun rusun dengan harga lahan Rp 2,5 juta per meter persegi (m2) masih bisa menguntungkan. Maklum, selama ini banyak pengembang mengaku kesulitan membangun rusun. Alasannya, selain masalah ketersediaan lahan, untuk membangun apartemen dan rusun dibutuhkan kemampuan yang tidak sama, baik konstruksi maupun pemasarannya.
Sebenarnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rusun telah mewajibkan pengembang yang membangun apartemen komersial untuk membangun rusun sekurang-kurangnya 20% dari luas lantainya. Peraturan serupa juga tercantum dalam Permenpera Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang.
Wakil Ketua Umum Persatuan Perusahaan RealEstat Indonesia (REI) Handaka Santosa bilang, selama ini pola kerjasama seperti yang diusulkan Kemenpera belum ada yang menerapkan. "Tapi kalau bisa dilakukan, kenapa tidak? Yang penting peraturan itu bisa jalan," ujarnya ketika dihubungi KONTAN, akhir pekan lalu.
Namun, Handaka yang juga menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Tbk mengaku belum ada rencana untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam membangun rusun. "Tetapi tentunya bisa kita pelajari," ujarnya. Agung Podomoro Land sendiri saat ini sudah membangun rusun di Kelapa Gading dan Kalibata, sehingga Handaka mengklaim perusahaannya sudah cukup berpengalaman membangun rusun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
