Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Tidak diakomodasinya komoditas bauksit dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Permen ESDM Nomor 1/2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian untuk bisa mengekspor mineral mentah alias raw material menimbulkan kecemburuan.
Pengusaha bauksit pun ingin diperlakukan sama dengan komoditas lain seperti tambaga, besi, seng, dan mangan yang tetap diperkenankan ekspor mineral olahan tanpa pemurnian alias konsentrat.
"Mineral lain itu diberikan insentif ekspor bagi perusahaan yang membangun pabrik pemurnian (smelter). Tapi, untuk bauksit sejak awal ada diskriminasi, ada motif apa dibalik kebijakan pemerintah ini," kata Erry Sofyan, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Pasir Besi dan Bauksit Indonesia (AP3BI) ketika dihubungi KONTAN, Rabu (25/3).
Menurut dia, seharusnya pemerintah membolehkan ekspor bauksit dengan kadar Al sekitar 45% karena telah lewat proses pengolahan. Pasalnya, kadar Al di alam hanya mencapai 30% sehingga perlu proses lebih lanjut untuk mendapatkan bijih aluminium dengan kadar 45%.
Direktur Utama PT Harita Prima Abadi Mineral ini menambahkan, pemberian insentif ekspor bauksit tentu akan digunakan kembali untuk investasi pembangunan smelter. Dengan demikian, akan menjadi insentif untuk mempercepat realisasi pembangunan smelter.
Erry bilang, meskipun pada akhirnya pemerintah tidak memberi kelonggaran ekspor rencana Harita untuk bekerja sama dengan PT Well Harvest Winning Alumina Refinery untuk membangun smelter terus berlanjut. "Bahkan, kami sudah membelanjakan dana sekitar Rp 3 triliun ke pada kontraktor pembangunan smelter," ujar dia.
Sementara, Zulnahar Usman, Direktur Utama PT Bintan Alumina Indonesia mengatakan, dalam pekan ini pihaknya akan menggelar penandatanganan kontrak dengan Nanshan Alumunium Co Ltd untuk pembangunan smelter alumina berkapasitas 2,1 juta ton per tahun.
"Kerja sama dengan Nanshan sebetulnya sudah setahun lalu dimulai, pelaksanaan konstruksi pun sedang disiapkan. Namun, pekan ini kami akan gelar penandatanganan kerja sama di hadapan Presiden Joko Widodo di China," ujar Zulnahar.
Menurut dia, pemberian ekspor bauksit akan menjadi stimulus untuk menambah modal perusahaan yang sedang menggenjot investasi. Apalagi, kurang tersedianya infrastruktur pelabuhan dan listrik membuat pengusaha harus lebih banyak mengeluarkan investasi.
"Misalnya, dengan pelarangan ekspor, kami proyeksikan bisa selesai pada 2017. Namun, kalau ada insentif ekspor bisa dipercepat pembangunan pada 2016 depan," jelas Zulnahar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
