kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Pengusaha Mebel dan Kerajinan Indonesia Ungkap Efek Negatif Pertambahan Kementerian


Kamis, 17 Oktober 2024 / 18:00 WIB
Pengusaha Mebel dan Kerajinan Indonesia Ungkap Efek Negatif Pertambahan Kementerian
ILUSTRASI. HIMKI mengungkap beberapa efek yang akan dirasakan oleh pelaku usaha dengan adanya pemecahan beberapa kementerian di kabinet baru.


Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati


KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mengungkap beberapa efek yang akan dirasakan oleh pelaku usaha termasuk pelaku usaha di sektor mebel dan kerajinan dengan adanya pemecahan beberapa kementerian di kabinet baru yang dipimpin oleh presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Presidium HIMKI Abdul Sobur mengatakan semakin banyak kementerian dan lembaga yang dibentuk pada kabinet periode ini bisa berpotensi memperpanjang alur perizinan bagi para pengusaha.

"Karena prosesnya pasti melibatkan lebih banyak pihak untuk mendapatkan persetujuan. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan di kalangan pengusaha tentang ke mana harus mengajukan permohonan," ungkap Abdul saat dihubungi Kontan, Kamis (17/10).

Jika proses perizinan panjang, maka akan berdampak pula pada meningkatkan kemungkinan keterlambatan dalam mendapatkan izin.

Baca Juga: Pebisnis Komoditas Sambut Positif Penundaan UU Antideforestasi Uni Eropa

"Saat ini saja kami menilai (kinerja pemerintah) masih belum signifikan," tambah Abdul.

Meski begitu, dirinya tak menutup kemungkinan bahwa pemecahan kementerian dapat memengaruhi kinerja sektor kayu, mebel dan kerajinan dengan menciptakan fokus yang lebih spesifik.

"Jika kementerian baru ditugaskan untuk mengawasi sektor ini secara langsung, karena industri kami padat karya dan strategis untuk cetak devisa, hal itu bisa mempercepat pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri kami," jelasnya.

Abdul juga memberi catatan, target tersebut hanya dapat dicapai jika antara kementerian satu dengan yang lain tidak mengalami tumpang-tindih kebijakan dan inkosistensi.

"Namun, jika terjadi tumpang tindih tugas atau kebijakan yang tidak konsisten antar kementerian, tidak selaras dalam mendukung sektoral, hal ini justru dapat menghambat target pertumbuhan kami yang ingin mencapai US$ 5-6 Miliar pertahun," tutupnya. 

Baca Juga: Kebijakan EUDR jadi Momentum Perbaikan Tata Kelola Petani Sawit

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×