Sumber: KONTAN |
JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terbilang agresif meminta bujet dalam Rancangan APBN Perubahan (APBN-P) 2010. Namun, tampaknya, para pengusaha perikanan belum puas. Mereka yang tergabung dalam Masyarakat Perikanan Nusantara menilai, investasi di industri perikanan masih sangat minim sehingga berpotensi menggerus pertumbuhan industri perikanan.
Menurut Ketua Masyarakat Perikanan Nusantara Shidiq Muslim, seharusnya, pemerintah menambah investasi untuk menggerakkan industri pengolahan ikan. "Bisa dikatakan penambahan investasi tahun ini nol persen," kata Shidiq, Selasa, (27/4).
Sekadar kilas balik, pertengahan bulan April lalu, KKP sudah mendapat lampu hijau dari Komisi IV DPR untuk mendapat tambahan anggaran belanja tahun ini sebesar Rp 90 miliar. Komisi IV DPR telah menyetujui usulan tambahan dana yang diajukan dalam Rancangan APBN Perubahan (APBN-P) 2010 tersebut. Dan, meski tambahan itu terbilang lumayan, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad masih mengusahakan untuk mendapatkan tambahan dana lebih besar lagi. Sebab, tadinya, KKP mengusulkan tambahan bujet sebanyak Rp 395 miliar.
KKP akan memakai anggaran tambahan tersebut untuk memperkuat program andalan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Minapolitan. Ini adalah program penciptaan sentra pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan dari hulu hingga hilir, mulai dari sektor pembenihan, pengadaan prasarana, dukungan produksi, sampai dengan pemasaran.
Shidiq menilai, sejatinya, program pemerintah untuk meningkatkan sektor perikanan budidaya merupakan kebijakan yang layak diacungi jempol. Sayangnya, kebijakan itu tidak disertai dengan upaya untuk merangsang tumbuhnya industri yang menyerap produksi budidaya perikanan tersebut.
"Lebih baik kita produksi perikanan sedikit tetapi lebih bernilai, daripada memproduksi banyak tetapi tidak bernilai," kata Shidiq. Bahkan, kata Shodiq, sokongan pemerintah terhadap budidaya perikanan justru tak membuahkan hasil berupa tren kenaikan produksi.
Shidiq menyebutkan, pihaknya tak mendengar adanya penambahan tambak baru maupun industri pengolahan perikanan yang signifikan yang bisa menyerap tenaga kerja. Sementara tingkat utilisasi kapasitas pabrik pengolahan yang sudah ada saja menurutnya hanya terpakai sekitar 62% saja.
Muchlison Zaini Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Ikan Indonesia (Gapindo) juga berpendapat sama dengan Shidiq. Menurutnya, kebijakan yang diambil pemerintah sekarang tidak berdasarkan kebutuhan yang ada di lapangan. "Kebijakan ternyata tidak disusul dengan implementasi yang dirasakan oleh di pengusaha sektor perikanan," kata Muchlison.
Kondisi ini juga dikeluhkan oleh Ketua Himpunan Pengusaha Penangkapan Udang Indonesia, Slamet Hernowo. Ia bilang, jumlah kapal besar di atas 30 gross tonnage (GT) bukannya meningkat tapi malah turun. “Yang meningkat itu cenderung kapal kecil dibawah 5 GT,” kata Slamet. Sayang, KONTAN belum memperoleh tanggapan dari KKP atas berbagai kritik tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
