Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Dua proyek yang akan diprioritaskan terlebih dahulu mendapatkan pendanaan dari skema Just Energy Transition Partnership (JETP) ialah pemensiunan dini PLTU Cirebon-1 dan transmisi Jawa-Sumatera.
Sebelum dua proyek ini mendapatkan pendanaan ada beberapa tahap yang harus dipersiapkan. Selain melaksanakan lelang, Perusahaan juga harus mempersiapkan perencanaan bisnis (business plan) yang kemudian akan diajukan kepada pihak pemberi dana.
Kepala Sekretariat JETP, Edo Mahendra menjelaskan, untuk proyek transmisi Jawa-Sumatera harus terlebih dahulu masuk ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Sebab RUPTL ibarat seperti business plan proyek ini.
“Nanti setelah RUPTL yang baru diluncurkan, proyek transmisi ini akan segera diakomodasi mendapatkan pendanaan JETP. Tidak pakai tahun depan (cairnya), bisa langsung ada (dananya) begitu proyek masuk RUPTL,” ujarnya ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Selasa (21/11).
Baca Juga: PLN Segera Eksekusi Dua Proyek Prioritas Transisi Energi yang Masuk Skema JETP
Saat ini PT PLN mengakui tengah melakukan persiapan untuk melelang proyek transmisi Jawa-Sumatera.
Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN, Evy Haryadi menyatakan, pembangunan jaringan listrik Jawa-Sumatera masih ditinjau kembali karena proyek ini sudah terhenti cukup lama.
“Kami review lagi untuk perencanaan pelelangannya,” ujarnya ditemui di Kementerian ESDM hari yang sama.
Saat ini, PLN menjalin kerja sama studi bersama beberapa negara yakni China, Eropa, Korea, hingga Jepang. Pada dasarnya, perusahaan pelat merah ini ingin melihat cara yang terbaik untuk membangun interkoneksi Jawa-Sumatera.
Kabarnya, proyek senilai US$ 2,9 miliar ini sudah harus beroperasi pada 2029 hingga 2030. Adapun salah satu sumber modal yang akan menyokong proyek ini berasal dari skema pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP).
Hanya saja, Evy menyatakan, JETP hanya salah satu alternatif pendanaan saja karena PLN masih mencari sumber modal lain dengan bunga yang lebih kompetitif.
“Paling penting apakah pendanaan ini yang paling murah untuk bisa kita dapat itu yang akan kita lihat. Sudah bikin country platform, di situ nanti akan masuk (pendanaan lain) termasuk nanti JETP,” terangnya.
Baca Juga: Dana Hibah Pendanaan JETP Bertambah, Simak Gambaran Alokasinya
Melansir Dokumen Investasi dan Kebijakan Komprehensif atau comprehensive investment and policy plan (CIPP), proyek Interkoneksi Sumatera-Jawa tegangan tinggi 500 kV DC Muara Enim - LP Ketapang - Salira Indah - Bogor + kabel bawah laut sepanjang 40 KM akan memulai konstruksi pada 2024. Kapasitas transmisi ini 570 KMs. Adapun JETP mengestimasi kebutuhan investasi proyek ini senilai US$ 1,9 miliar.
Kemudian untuk proyek pemensiunan dini pembangkit batubara perdana, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyatakan, PLTU Cirebon I saat ini dalam proses asesmen secara menyeluruh.
“Asesmen ini dilakukan baik itu data teknikalnya maupun komersialnya,” ujarnya.
Dia menyatakan, keseriusan pemangkasan umur PLTU Cirebon I merupakan cerminan kerja sama yang baik antara pemerintah Indonesia, PLN, Asian Development Bank (ADB), perusahaan swasta (IPP).
“Ini berjalan dengan baik, tunggu saja kapan diumumkan, ini lagi on going,” jelasnya.
Sejatinya proyek ini sudah mengantongi komitmen pendanaan dari Asian Development Bank (ADB) dari skema Energy Transition Mechanism (ETM). Dalam CIPP JETP, proyek coal phase out perdana ini diestimasikan membutuhkan dana US$ 300 juta dalam bentuk refinancing.
Nantinya alokasi pendanaan untuk proyek ini berasal dari dua sumber. Pertama dari ADB senilai US$ 250 juta berbentuk pinjaman non-konsesi dan sisanya dari Climate Investment Funds (CIF) established the Accelerating Coal Transition (ACT) senilai US$ 50 juta berbentuk pinjaman konsesi.
Baca Juga: Segini Perkiraan Investasi Dua Proyek Prioritas yang Akan Dapat Dana JETP
Untuk mendukung pelaksanaan pemensiunan dini PLTU Cirebon-1, sebagaimana diketahui pemerintah telah merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 103 Tahun 2023 tentang Pemberian Dukungan Fiskal Melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan.
Di dalam aturan tersebut, sumber pendanaan pemensiunan dini dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Parjiono menyatakan PMK No 103 Tahun 2023 dapat menjadi wadah bagi berbagai sumber pendanaan. Nantinya dana tersebut dapat dikelola hingga akhirnya dicairkan hingga ke level proyek.
“Kementerian Keuangan baru saja menciptakan ETM Country Platform manajer PT SMI sudah siap menjembatani JETP mengeksekusi proyek,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
