Reporter: Filemon Agung | Editor: Tendi Mahadi
Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan, selama ini kebutuhan listrik Blok Rokan bersumber dari pihak swasta yang tidak masuk dalam kontrak alih kelola antara Chevron dan pemerintah.
"Mereka entitasnya dari third parties, swasta. Perlu negosiasi dan ada upaya ditawarkan secara publik," kata Arifin dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (19/1).
Arifin melanjutkan, pihaknya memang tengah mendorong PLN untuk masuk dan menyuplai kebutuhan listrik di sana. Kendati demikian, Arifin memastikan nantinya perlu ada penyesuaian frekuensi yang harus dilakukan PLN.
Baca Juga: Gasifikasi PLTD disebut terganjal data kebutuhan gas dan keekonomian, ini kata PLN
"Perlu penyesuaian frekuensi dari 50 Hertz ke 60 Hertz, ini dalam tahap perhitungan," kata Arifin.
Sebelumnya, PT PLN (Persero) melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik dan Uap untuk Wilayah Kerja Rokan antara PLN dan Pertamina Hulu Rokan (PHR). Wilayah Kerja Rokan akan dikelola oleh Pertamina Hulu Rokan pada 9 Agustus 2021 mendatang.
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril menyatakan kesiapan PLN dalam menjalankan kepercayaan pemerintah dan Pertamina ini. Kata Bob, PLN memastikan pasokan listrik dan uap yang cukup dan handal demi menjaga kegiatan produksi pada Wilayah Kerja Rokan.
Selanjutnya: Kerjasama dengan Tekmira ESDM, Timah (TINS) mampu perpanjang umur produksi 12 tahun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News