Reporter: Filemon Agung | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bakal mengembangkan infrastruktur penunjang kendaraan listrik jika nantinya Peraturan Presiden (Perpres) Kendaraan Bermotor Listrik diteken oleh Presiden Joko Widodo.
Executive Vice President Corporate Communication and CSR PT PLN Made Suprateka mengungkapkan, jika PLN berencana mengembangkan unit charging station dan fast charging station. "Jika nantinya Perpres diteken kami siap, saat ini fast charging station sedang dalam penelitian dan pengembangan oleh kami," sebut Made, Kamis (1/7).
Baca Juga: Gandeng Damri dan Jakpro, PLN siap bangun 4 SPLU Bus Listrik tahun ini
Lebih jauh Made memastikan fast charging station dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini menghabiskan waktu cukup lama ketika melakukan pengisian ulang. Setiap unit fast charging station diperkirakan memakan biaya hingga Rp 1 miliar.
Adapun, saat ini PLN telah memiliki 5.420 truly charging station yang tersebar di 1.982 titik. Mengenai pengembangan proyek fast charging, Made menyebut langkah ini juga sebagai upaya menjawab keresahan masyarakat mengenai ketersediaan SPLU. "Misalnya orang bepergian dari satu lokasi ke lokasi lain, tidak lagi khawatir mencari tempat pengisian," kata Made.
Nantinya, masyarakat tidak hanya melakukan pengisian baterai di setiap fast charging station tapi juga bisa melakukan penukaran baterai. PLN sendiri menyasar sejumlah titik seperti Mall, perkantoran dan tempat komunitas mobil listrik berkumpul jika nantinya proyek ini dilaksanakan.
"Kami juga akan berikan diskon bagi pengguna yang melakukan pengisian di atas jam 12 malam saat beban puncak PLN turun," kata Made. Namun Made memastikan sejauh ini bisa dikatakan kebutuhan belum begitu banyak sebab banyak pula pengguna kendaraan listrik yang melakukan pengisian di rumah.
Sementara itu, bagi masyarakat yang hendak melakukan pengisian ulang kendaraan listriknya dapat mendatangi sejumlah SPLU yang tersedia dengan memanfaatkan google maps untuk melihat titik SPLU yang tersedia. Sebelum melakukan pengisian, pengguna diharuskan membeli token listrik seperti membeli token untuk mengisi ulang daya listrik di rumah.
Baca Juga: Perpres kendaraan listrik ditunggu, sejumlah pihak siap bangun infrastruktur
Nantinya, pengguna akan mendapatkan kode voucher yang bisa digunakan pada mesin SPLU untuk pengisian.
Kontan.co.id mencatat, Perpres KBL yang dinantikan sejumlah pihak nyatanya belum tiba di meja Presiden Joko Widodo. "Belum sampai di meja saya, kalau sudah sampai di meja saya, saya tandatangani pasti," ujar Jokowi saat menghadiri acara Batik Kemerdekaan, Kamis (1/8).
Jokowi menegaskan akan menggenjot penyelesaian Perpres tersebut. Nantinya, dengan adanya Perpres ini diharapkan bisa langsung memulai pengembangan mobil listrik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
