Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina memastikan tak ada gugatan yang diterima mengenai rencana pembelian LNG Mozambique, kendati demikian kajian menyeluruh untuk kontrak yang ada juga tengah dilakukan.
Sekedar informasi, sebelumnya Pertamina dikabarkan membatalkan kontrak pembelian LNG dengan Mozambique LNG1 Company Pte. Ltd. Hal ini disebut berujung gugatan sekitar Rp 39,5 triliun.
Disisi lain, Menteri Mozambik juga dikabarkan menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait hal ini.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI membantah adanya gugatan yang diterima Pertamina. Kendati demikian, ia memastikan kajian menyeluruh terhadap supply dan demand gas akan dilakukan Pertamina menyusul dampak pandemi Covid-19.
Baca Juga: Impor crude Pertamina tahun ini bakal meningkat 50,4%
"Kontrak LNG ini murni business to business (b to b) dan dasar perencanaan Pertamina merujuk neraca gas nasional pada 2025 dilihat bakal ada kekurangan. Gugatan tidak ada, karena kontrak efektif nanti di 2025," ungkap Nicke, Selasa (9/2).
Nicke melanjutkan, pasca dampak pandemi Covid-19 diprediksi bakal terjadi perubahan supply dan demand gas, untuk itu pihaknya kini bakal mengkaji ulang sebagai prinsip kehati-hatian.
Dia menjelaskan kronologi kesepakatan pembelian LNG Mozambique yang dilakukan Pertamina.
Proses negosiasi kedua belah pihak dilakukan sejak tahun 2013 merujuk pada proyeksi Neraca Gas Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Dalam proyeksi tersebut pada tahun 2025 Indonesia diprediksi bakal mengalami defisit suplai gas.
Selain itu, Nicke mengungkapkan sejumlah sumur gas dalam negeri diprediksi bakal mengalami decline. Hal ini jadi penyebab impor LNG dinilai perlu dilakukan.
Kemudian pada 8 Agustus 2014 Pertamina melakukan penandatanganan Head of Agreement (HoA) dengan volume 1 juta ton per tahun (MTPA) selama 20 tahun dengan harga pasar.
Pada tahun 2017, kedua belah pihak mulai melakukan pembicaraan untuk melakukan addendum SPA karena perubahan kondisi pasar. Selanjutnya di 2018 dilakukan finalisasi HoA LNG Pertamina – Mozambique dengan jangka waktu 6 Juli - 31 Desember 2018.
Kemudian pada 13 Februari 2019 Pertamina dan Mozambique melakukan penandatanganan kontrak jual beli atau Sale Purchase Agreement (SPA). Nicke mengungkapkan pengiriman akan dimulai pada akhir 2024 atau awal 2025 mendatang.
Dia menjelaskan, ada sejumlah alasan mengapa Pertamina memilih LNG Mozambique sebagai supplier untuk pemenuhan LNG.
Dari sisi harga, harga LNG Mozambique dinilai kompetitif. "Harga kontrak Mozambik in i kompetitif untuk kontrak jangka panjang dibanding kontrak lain yang sudah berjalan selama ini," jelas Nicke.
Selain itu, periode pengiriman dan volume dalam kontrak dinilai memiliki fleksibilitas.
Terakhir keamanan pasokan, Nicke mengungkapkan Mozambik memiliki banyak sumber gas dan fasilitas khusus yang dibangun. Hal ini menjadi nilai plus dalam hal keamanan suplai LNG Mozambique.
Kendati demikian, Nicke tak membantah Pertamina tengah mengkaji ulang kontrak yang ada.
"Namun mengingat situasi pandemi Covid-19 yang kita belum tahu sampai kapan, kita melihat ada penurunan demand. jadi hari ini sebagai langkah prudent dan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pertamina melakukan review kembali agar tidak terjadi impact ke korporasi," kata Nicke.
Ia menambahkan, Pertamina juga masih menanti proyeksi supply dan demand gas dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang akan difinalisasi pemerintah.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengungkapkan, langkah pembatalan kontrak yang dilakukan Pertamina terbilang tepat.
"Ada dugaan mafia migas di balik keputusan blunder tersebut. Kalau benar, maka pembatalan kontrak sudah sangat tepat," ujar Fahmy kepada Kontan.co.id, Januari lalu.
Baca Juga: Konsumsi LPG 3 kg terus naik, kriteria penerima yang tak jelas jadi isu penting
Fahmy menambahkan, langkah Pertamina sebelumnya yang hendak melakukan impor dalam jangka panjang justru hanya membebani defisit neraca perdagangan. Bahkan menurutnya, pertimbangan harga yang murah dan kualitas yang baik bukan merupakan alasan yang tepat.
Fahmy menambahkan penetapan kontrak jangka panjang pastinya mempertimbangkan perkiraan kuantitas dan harga, sayangnya untuk jangka waktu 20 tahun maka harga komoditas berpotensi mengalami fluktuasi dan bukan tidak mungkin justru merugikan Pertamina.
Tak hanya Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara juga bisa ikut menderita rugi jika nantinya harga komoditas lebih rendah dari harga yang disepakati. "PLN menanggung opportunity loss, sebaliknya Pertamina diuntungkan opportunity gain," jelas Fahmy.
Selanjutnya: Pertamina proyeksi impor premium turun sedangkan impor pertamax bakal melesat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
