Perusahaan Jasa Tambang Tunggu Revisi RKAB, Prospek Semester II-2026 Masih Menantang

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Noverius Laoli

Memasuki paruh kedua 2026, Emil berharap harga energi dapat lebih stabil sehingga tekanan terhadap biaya operasional berkurang.

Sebagai bagian dari strategi mitigasi, Zubay Mining akan lebih selektif dalam mengambil proyek, dengan fokus pada pelanggan yang memiliki kepastian RKAB dan arus kas (cashflow) yang sehat.

"Untuk semester II-2026, kami melihat prospeknya masih ada. Tetapi sangat bergantung pada kepastian RKAB, revisi kuota, harga komoditas, serta kesiapan perusahaan dalam mengendalikan biaya produksi," ungkap Emil.

Sekretaris Perusahaan PT United Tractors Tbk (UNTR) Ari Setiyawan sepakat bahwa hasil dari revisi RKAB akan sangat krusial bagi prospek industri jasa pertambangan pada sisa tahun ini.

Baca Juga: Buyer Batubara Mulai Bertanya soal DSI, APBI Minta Transisi Tak Ganggu Kontrak

UNTR akan melakukan review terhadap outlook semester II-2026 dengan mempertimbangkan penyesuaian kuota produksi dalam revisi RKAB 2026.

"Outlook juga terkait peluang adanya revisi RKAB 2026 yang saat ini sedang diajukan oleh para operator tambang. Untuk itu kami masih menunggu hasilnya, sambil terus melakukan koordinasi dengan klien," ungkap Ari.

Rizal punya catatan serupa, persetujuan RKAB dan kuota produksi akan sangat menentukan prospek industri jasa pertambangan, terutama dalam keputusan investasi peralatan tambang. 

Di samping itu, Rizal mengingatkan bahwa implementasi mandatori bahan bakar B50 juga bisa membawa implikasi terhadap industri jasa pertambangan.

Emil mengamini, implementasi B50 turut menjadi perhatian pengusaha jasa pertambangan. Dari sisi teknis operasional, penggunaan B50 membuat pengusaha harus melakukan penyesuaian terhadap fuel management, maintenance engine, filter, storage, dan konsistensi kualitas bahan bakar di lapangan.

Baca Juga: Asosiasi Pertambangan Dukung Relaksasi Produksi Batubara, Dongkrak Penerimaan Negara

"Secara prinsip, kami mendukung kebijakan energi nasional, tetapi di sektor pertambangan implementasinya perlu dikawal agar tidak menimbulkan downtime atau tambahan biaya yang terlalu besar bagi kontraktor," tandas Emil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News