kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45903,33   4,58   0.51%
  • EMAS1.313.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Perusahaan tambang wajib sisihkan dana ketahanan cadangan, ini kata Kementerian ESDM


Senin, 21 September 2020 / 11:30 WIB
Perusahaan tambang wajib sisihkan dana ketahanan cadangan, ini kata Kementerian ESDM
ILUSTRASI. Pemerintah bakal menelurkan aturan terkait dana ketahanan cadangan (DKC) mineral dan batubara (minerba).


Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah bakal menelurkan aturan terkait dana ketahanan cadangan (DKC) mineral dan batubara (minerba). Kewajiban tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 alias UU Minerba, dan akan diregulasi lebih rinci pada peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaan UU Minerba, beserta aturan turunannya.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba Irwandy Arief mengungkapkan, pengaturan terkait wajib eksplorasi dan DKC dinilai penting dan mendesak. Bukan hanya bagi perusahaan untuk menambah cadangan, melainkan juga untuk ketahanan dan keberlanjutan minerba nasional, yang mana sangat tergantung pada rasio penambahan cadangan dan produksi yang terkendali.

"Sangat urgen bukan hanya eksplorasi lanjutan untuk menambah cadangan level perusahaan, tapi selaras dengan itu sangat penting juga eksplorasi green field yang harus menambah cadangan komoditas minerba," sebut Irwandy saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (20/9).

Namun terkait dengan porsi atau besaran DKC yang akan diwajibkan pada perusahaan, Irwandy masih belum memberi gambaran pasti. Kata dia, eksplorasi yang dilakukan sangat tergantung pada dana pemerintah dan dana korporasi, yang juga bergantung dari pendapatan (revenue) yang dibukukan perusahaan.

Baca Juga: IMEF sarankan besaran dana ketahanan cadangan mineral dan batubara dibedakan

Yang jelas, dalam mewajibkan besaran DKC ini pemerintah bakal mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan. "DKC tentunya harus mendapatkan porsi yang dapat menambah cadangan tapi menjaga keseimbangan keuangan perusahaan," tutur Irwandy.

Sekarang ini, aturan pelaksanaan terkait dengan wajib eksplorasi dan DKC ini masih disusun oleh pemerintah. "Sedang berproses dan menunjukkan progres," sebut Irwandy.

Dihubungi terpisah, Pelaksana Harian Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia atau Indonesia Mining Association (IMA) Djoko Widajatno menilai, kewajiban DKC memang diperlukan. Menurutnya, selama ini eksplorasi masih terbatas pada daerah izin usaha pertambangan (IUP) atau IUP khusus (IUPK). Alhasil, data sumber daya yang besar belum dapat memastikan cadangan yang dimiliki.

Dia memberikan gambaran secara nasional, Indonesia memiliki mineral yang kaya, namun tidak bisa ditawarkan lantaran bentuk datanya masih berupa sumber daya (resources). Nah, DKC ini dinilai ideal untuk lebih meneliti dan memetakan data cadangan minerba.

"Dengan adanya data yang lengkap dari kondisi sumberdaya minerba, dapat menarik minat  Investasi," kata Djoko saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (20/9).

Djoko memang belum membeberkan usulan yang diberikan IMA terkait dengan besaran DKC tersebut. Namun merujuk pada konsep ekonomi mineral, besaran bisa mencapai 3%-5% dari laba bersih yang diraih perusahaan.

"Dalam ilmu mineral ekonomi ada istilah depletion, kisarannya 3%-5% dari keuntungan bersih," kata Djoko.

Pada Jum'at pekan lalu, Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) mengusulkan dana ketahanan cadangan tersebut dipatok dari besaran laba (profit) atau pendapatan perusahaan (revenue).  Ketua IAGI Sukmandaru Prihatmoko menyampaikan, pihaknya mengusulkan DKC ditentukan sebesar 5% dari profit atau 1% dari revenue.

Namun, ketentuan tersebut belum diputuskan dan masih dalam pembahasan pemerintah. "DKC harus diperjelas maksud dan tujuannya di PP dan regulasi turunannya. Untuk besarannya, IAGI mengusulkan 5% dari profit atau 1% dari revenue," ungkap Sukmandaru saat dihubungi Kontan.co.id, Jum'at (18/9).

Baca Juga: Industri Minerba tunggu detail aturan wajib eksplorasi dan dana ketahanan cadangan

Dalam pemberitaan sebelumnya, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengungkapkan sejumlah strategi dan upaya baru pemerintah dalam menggenjot iklim investasi dan aktivitas eksplorasi tambang. Langkah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 alias UU Minerba yang baru, beserta aturan turunannya.

Salah satu dari strategi tersebut adalah mewajibkan perusahaan untuk menyediakan DKC minerba. "DKC digunakan oleh pemegang IUP/IUPK untuk melakukan eksplorasi lanjutan pada tahap kegiatan operasi produksi yang besarannya ditetapkan setiap tahun dalam RKAB," kata Yunus.

Sebagai informasi, DKC sudah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 sebagai UU Minerba yang baru. Pasal 112A menyebutkan bahwa pemegang IUP dan IUP Khusus (IUPK) pada tahap kegiatan operasi produksi wajib menyediakan dana ketahanan cadangan minerba. Adapun, dana ketahanan cadangan minerba tersebut digunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru.

Dalam draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan UU No. 3 Tahun 2020, diatur sejumlah kewajiban perusahaan untuk mendorong aktivitas eksplorasi. Aturan tersebut tertuang dalam draf RPP tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba.

Merujuk pada draf RPP yang didapat Kontan.co.id, Pasal 49 mengatur bahwa dalam rangka konservasi minerba, pemegang IUP tahap operasi produksi wajib melakukan eksplorasi lanjutan setiap tahun. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, pemegang IUP juga wajib mengalokasikan anggaran setiap tahun sebagai dana ketahanan cadangan minerba, yang besarannya diusulkan dalam RKAB tahunan.

Namun, kewajiban eksplorasi lanjutan tersebut dikecualikan bagi pemegang IUP tahap operasi produksi yang telah memiliki data cadangan di seluruh WIUP kegiatan Operasi Produksi.

Tak hanya IUP, para pemegang IUPK tahap operasi produksi juga diwajibkan menyediakan dana ketahanan cadangan minerba. Dana tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan. Hal itu tertuang dalam Pasal 98, yang juga mengatur bahwa besaran dana ketahanan cadangan minerba diusulkan dalam RKAB tahunan.

Draf RPP tersebut memang belum mengatur secara rinci tentang kewajiban eksplorasi lanjutan dan juga kewajiban alokasi dana ketahanan  cadangan minerba. Sebab, hal itu akan diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM.

Selanjutnya: Dana ketahanan cadangan minerba diusulkan 5% dari profit atau 1% revenue perusahaan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×