/2026/07/22/978396622.jpg "Petani Tebu Minta HPP Gula Naik Menjadi Rp16.875 per Kg, Apa Alasannya?")
Penulis: Chelsea Anastasia | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendesak pemerintah menaikkan harga pokok penjualan (HPP) gula di tingkat petani menjadi Rp 16.875 per kilogram (kg) dari Rp 14.500 per kg yang berlaku saat ini. Hal tersebut disampaikan lantaran biaya produksi tebu meningkat, sementara harga lelang gula terus anjlok.
Ketua Umum DPN APTRI Soemitro Samadikoen mengatakan, hampir seluruh komponen biaya usaha tani tebu mengalami kenaikan, mulai dari upah tenaga kerja hingga kebutuhan komponen pendukung seperti pupuk.
Menurutnya, petani tebu rakyat saat ini tidak banyak memanfaatkan pupuk subsidi lantaran alokasi yang diterima belum mencukupi kebutuhan tanaman, sehingga banyak yang menggunakan pupuk non-subsidi.
Baca Juga: Samudera (SMDR) Buka Rute Pelayaran Baru Hubungkan India dan Kawasan Teluk
"Karena pupuk subsidi ini hanya diberikan berdasarkan orang (kepala keluarga), bukan berdasarkan luas lahan. Jadi satu orang mendapatkan subsidi pupuk untuk 2 hektare (ha)," jelasnya kepada Kontan, Kamis (6/8/2026).
Selain keterbatasan alokasi, Soemitro menyebut dosis pupuk subsidi yang diterima petani juga masih jauh dari kebutuhan riil tanaman tebu.
"Kebutuhan kita misalnya pupuk ZA (amonium sulfat) 500 sampai 600 kg, kalau subsidi satu hektare cuma dapat 180 kg. Jadi tidak memenuhi. Karena kebutuhan per hektare di bawah dosis yang kita perlukan, akhirnya kita menggunakan pupuk non-subsidi," jelasnya.
Di sisi lain, Soemitro menambahkan, harga pupuk non-subsidi juga turut terdampak oleh perang Iran dan Amerika Serikat sejak awal tahun.
Selain persoalan biaya produksi, APTRI juga menyoroti masalah rendemen gula yang diterima petani. Menurut Soemitro, kondisi kekeringan akibat El Nino seharusnya justru dapat mengerek rendemen tebu karena kadar air berkurang saat memasuki musim panen.
Akan tetapi, ia menilai perolehan rendemen yang diterima petani saat ini justru mengalami penurunan. "Mestinya rendemennya naik karena tebunya kering. Tapi perolehan kita ini turun. Saya melihat pabrik juga enggak beres dalam menetapkan rendemen dari petani," kata Soemitro.
Ia mencermati, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pendapatan petani karena jumlah gula yang diterima melalui sistem bagi hasil jadi lebih rendah.
Soemitro mencontohkan, apabila rendemen berada di level 7% dengan pola bagi hasil 70%, petani seharusnya memperoleh sekitar 4,9 kg gula dari setiap kuintal tebu. Namun, menurut dia, saat ini gula yang diterima petani hanya sekitar 4,5 kg hingga 4,6 kg per kuintal.
"Padahal berdasarkan pengalaman, kalau kering seperti ini rendemen kita sudah 7,5 bahkan 8%. Kalau rendemen 8%, mestinya gula yang kita terima sudah lebih dari 5 kg," ujarnya.
APTRI juga meminta pemerintah turun tangan dalam persoalan penetapan rendemen, khususnya pada pabrik gula milik BUMN. Soemitro menilai transparansi dan kesesuaian penetapan rendemen krusial, agar pendapatan petani rakyat tak tergerus lebih jauh.
Tak sampai di situ, Soemitro mengatakan harga lelang gula saat ini juga anjlok. Menurutnya, pada awal panen harga lelang sempat berada di kisaran hampir Rp 16.000 per kg, tetapi saat ini bahkan terdapat penawaran di bawah Rp 15.000 per kg.
"Kami ini sudah jatuh tertimpa tangga. Pupuk naik, biaya naik. Karena tebu kering, biaya tebang angkut juga naik. Tapi harga lelang turun terus," curahnya.
Dus, APTRI meminta pemerintah segera menetapkan kebijakan harga yang memberikan kepastian bagi petani. Menurut Soemitro, tanpa insentif harga yang memadai, target swasembada gula nasional pun akan sulit tercapai.
"Kalau harga ini tidak ditetapkan segera dan petani tidak diberi gairah, tidak mungkin swasembada dua tahun lagi," ujar Soemitro.
Ia berharap pemerintah melibatkan petani yang benar-benar berada di lapangan dalam penyusunan kebijakan gula nasional.
"Jangan ajak ngomong yang asal mengaku-ngaku petani dan bilang sudah puas. Tanya kepada petani yang sebenarnya, supaya tahu problemnya apa, agar kebijakan yang dibuat tidak keliru," tandas Soemitro.
Baca Juga: Survei BI: Kenaikan Harga Bahan Bangunan Jadi Penghambat Penjualan Properti
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_22072614202900.jpg)
