Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara (PPUN), meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Perlindungan Peternak Mandiri. Permintaan tersebut karena harga jual ayam hidup berada di bawah HPP.
Akibatnya para peternak rakyat mandiri ini menderita beban utang yang menumpuk. Banyak peternak yang harus menjual asetnya untuk membayar hutang. “Kalau kondisi ini tidak ditolong pemerintah, maka semua peternak mandiri akan mati hanya menyisakan pabrikan-pabrikan saja,” kata Sekjen PPUN Kadma Wijaya dalam keterangannya, Sabtu (21/8).
Kadma menilai, pemerintahan era Presiden Suharto masih lebih baik karena pernah ada Perpres No.22/1990 yang berisi, yang boleh berternak hanya peternak, gabungan peternak, koperasi peternak.
Baca Juga: Jokowi tinjau pabrik porang, tumbuhan liar yang buat petani jadi miliarder
Sementara perusahaan-perusahaan besar seperti integrator hanya boleh menyiapkan sarana produksi peternakan (apronak) atau supporting-nya saja.
“Kalau pun beternak, hanya sebagai testfarm atau litbang saja. Dan hasilnya 65% wajib di ekspor. Kalau sekarang kan tidak. Mereka ikut bermain dari hulu sampai hilir. Lah, kita yang kecil kecil ini, yang mandiri ini, tidak akan sanggup bersaing dengan mereka di pasar. sehingga populasi kami semakin berkurang karena tak sanggup lagi bertahan. Maka benar kata Pak Harto dulu (Presiden Soeharto). Jika yang besar juga berternak pasti yang kecil mati, dan sekarang terjadi,” tegasnya.
Sebelumnya, peternak mandiri juga sempat berencana menggelar aksi damai terkait hal ini, namun akhirnya dibatalkan. Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN) Alvino Antonio menyebut Kementan sudah banyak mengeluarkan Surat Edaran (SE) Cutting Day Old Chicken (DOC) Final Stock (FS) untuk mengendalikan supply and demand.
Tetapi faktanya, meski sudah melakukan pengendalian, HPP ayam hidup tetap hancur. “Karena yang menyebabkan harga kita tinggi karena (keuntungan) sudah diambil oleh integrator. Mereka sudah ambil untung dari harga DOC, harga pakan, dan lainnya," tegasnya.
Baca Juga: Komoditas tembakau penggerak ekonomi Rembang
Pihaknya pun menyampaikan sejumlah tuntutan di antaranya mendesak agar Menteri Pertanian dan Dirjen PKH diganti karena dinilai tidak bisa melindungi peternak rakyat mandiri. Lalu harga live bird (LB) minimal di HPP peternak rakyat mandiri dipatok Rp. 20.000/Kg. Selain itu meminta surat edaran cutting DOC untuk ditinjau ulang dan meminta presiden menerbitkan Perpres Perlindungan Peternak Rakyat Mandiri.
Sebelumnya Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Yohanes Joko mengatakan Presiden Jokowi sudah mengetahui adanya permasalahan yang dihadapi peternak unggas mandiri. Meski diakuinya, pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal 2020 semakin memperparah kondisi para peternak unggas mandiri.
Yohannes mengaku telah mengetahui persoalan terkait keluhan para peternak unggas mandiri yang mengalami harga jatuh di bawah HPP. Diakuinya, kondisi ini sudah terjadi setiap tahunnya.
Di sisi lain, ia menampik pemerintah disebut hanya melindungi perusahaan besar (integrator). Karena, beberapa upaya juga terus dilakukan, seperti SE cutting dari Kementan dan surat edaran untuk pembibitan dan produksi ternak.
Selanjutnya: Sreeya Sewu Indonesia (SIPD) bukukan kinerja positif di tengah pandemi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
