Reporter: Agung Hidayat | Editor: Anna Suci Perwitasari
Untuk itu, pengadaan barang dan jasa yang makin meningkat ini, harus didorong agar memperhatikan aspek lingkungan.
Dasar hukum green procurement ini antara lain UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UU ini disebutkan, pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan salah satu instrumen ekonomi lingkungan ekonomi insentif atau disinsentif.
Aturan lain adalah Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dengan keluarnya kebijakan mengenai green procurement ini nantinya, semua proses pengadaan pertimbangan lingkungan sebagai syarat utama, termasuk bagi rekanan.
Sejumlah alasan mengapa pengadaan barang dan jasa harus ramah lingkungan antara lain untuk mengurangi dampak negatif lingkungan. Lalu, meningkatkan kepatuhan peraturan lingkungan, meminimalisasi sampah, mendukung konservasi sumber daya, dan efisiensi sumber daya alam seperti energi, air, maupun mineral.
Baca Juga: Jangan sembarangan! Begini cara membuang masker bekas untuk cegah penularan corona
Sementara itu dalam upaya mendukung program Pemerintah dalam mengurangi 70 persen sampah plastik di lautan pada tahun 2025, perusahaan air minum, Danone-AQUA, menunjukkan komitmen dalam mengelola sampah plastik dengan penerapan circular economy guna mengatasi sampah plastik di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Tindakan ini menjadi solusi untuk mencegah sampah plastik masuk ke lautan serta Sampah botol plastik bekas yang ada di sekitar Labuan Bajo dikumpulkan di tiga tempat penampungan, yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU) Komodo, Pusat Daur Ulang (PDU) Batu Cermin, dan Sektor Informal di Labuan Bajo.
Setelah itu, sebanyak 10 ton sampah botol plastik dikirim ke Recycling Business Unit (RBU) Bali yang merupakan mitra Danone-AQUA. Sampah botol plastik tersebut kemudian diolah menjadi bahan botol baru bernama AQUA Life yang kemasannya berbahan 100 persen plastik daur ulang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
