Reporter: Agung Hidayat | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Impor limbah sampah dan plastik scrap menjadi masalah yang besar di Indonesia akhir-akhir ini. Karenanya, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat ini tengah membangun roadmap agar Indonesia tidak boleh lagi tergantung kepada impor itu ke depan.
“Indonesia harus optimalkan sampah yang ada dalam negeri. Saya kira masih banyak potensi-potensi sampah di dalam negeri yang sangat baik,” kata Kepala Sub Direktorat Barang dan Kemasan Direktorat Pengelolaan Sampah KLHK, Ujang Solihin Sidik dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Sabtu (20/6).
Baca Juga: Coca-Cola bekerja sama dengan Dynapack membangun fasilitas daur ulang
Langkah kedua yang akan dilakukan pemerintah adalah mengurangi kebutuhan virgin plastik, yaitu pelet yang diambil terbuat dari minyak bumi. “Ke depan pemerintah harus membuat kebijakan bahwa barang-barang dari hasil daur ulang plastik itu harus menjadi prioritas dalam proses pengadaan,” ucapnya.
Dia juga menuturkan bahwa KLHK bersama dengan Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) saat ini sedang membangun kebijakan green procurement. “Jadi ke depan, barang-barang yang memang hasil daur ulang akan mendapatkan label khusus bahwa ini akan menjadi prioritas di pengadaan barang dan jasa khususnya di pemerintahan,” tuturnya.
Ujang mengatakan saat ini yang sudah terpasang label prioritas di pengadaan barang pemerintah adalah kertas. “Jadi ke depannya kami akan prioritasnya produk plastik daur ulang,” katanya.
Pemerintah tengah mengupayakan proses pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan (green procurement).
