Reporter: Dimas Andi | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berupaya meningkatkan kapasitas pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT). Hingga akhir 2019, kapasitas EBT yang terpasang sudah mencapai 7,76 gigawatt (GW).
Wakil Direktur PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan, kapasitas EBT terbesar yang dimiliki oleh PLN berasal dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yakni 4,71 GW. PLN pun berencana menambah kapasitas pembangkit di sektor EBT sebanyak 1,49 GW pada tahun ini.
Baca Juga: Perpres EBT sebut harga listrik dari IPP untuk PLTP capai US$ 14,50 sen per kWh
Sayangnya, ia belum bersedia menjelaskan nilai belanja modal atau capital expenditure (capex) PLN untuk sektor EBT secara rinci di tahun ini. Namun, pihaknya mengindikasikan bahwa capex tersebut kelak bisa berasal dari kas internal perusahaan ataupun pinjaman dari pihak ketiga.
“Kami juga ingin memastikan biaya investasi yang dikeluarkan akan membuat aset PLN bertambah,” kata Darmo, Jumat (17/1).
Kendati PLTA menjadi kontribusi terbesar terhadap kapasitas EBT yang dimiliki PLN, perusahaan ini tetap mencari peluang dari sumber energi terbarukan lainnya.
Yang terbaru, PLN sedang menggarap pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Cirata. PLN menggandeng Masdar, perusahaan asal Uni Emirat Arab, dalam mengerjakan proyek tersebut.
Proyek PLTS terapung ini memiliki nilai investasi sebesar US$ 129 juta dengan kapasitas total sebesar 145 megawatt (MW). Proyek ini dikerjakan secara bertahap dan diharapkan selesai pada 2022 mendatang. “PLTS Cirata akan menjadi PLTS terapung terbesar di dunia,” klaim Darmo.
Baca Juga: BKPM: Masdar ingin jadikan Indonesia sebagai hub investasinya di ASEAN
Lantas, berbekal RUPTL 2019-2028, PLN sudah memiliki visi untuk menambah kapasitas EBT hingga mencapai 16,76 GW di tahun 2028 mendatang.
Lebih lanjut, PLN saat ini masih fokus pada pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT di wilayah yang memiliki biaya pokok penyediaan (BPP) tinggi. Pada umumnya, daerah-daerah seperti itu cenderung berada di wilayah pelosok.
“Ke depan kami ingin EBT tak hanya berada di wilayah terpencil,” ujar dia.
PLN juga menyambut baik rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) terkait harga jual EBT dari pengembang swasta ke PLN. Perpres ini dibentuk dengan sistem feed in tariff yang memungkinkan harga jual listrik ditentukan berdasarkan biaya produksi energi terbarukan.
Baca Juga: Skema Feed in Tariff EBT disiapkan, ini kata pengusaha
Darmo menyebut, PLN sudah memiliki visi untuk terus meningkatkan penggunaan EBT di pembangkit listrik yang dimilikinya. “Pemerintah juga mendukung PLN untuk lebih memanfaatkan EBT,” tambahnya.
Ia pun menganggap wajar apabila nantinya Perpres tersebut mematok harga jual EBT di level yang tinggi. Pasalnya, harga EBT sendiri bersifat fleksibel. Jenis energi terbarukan dan tingkat kesulitan pembangunan pembangkit bisa mempengaruhi harga EBT.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
