Potensi Ekosistem Halal RI Besar, Ini Tantangan yang Masih Mengganjal

Reporter: Rilanda Virasma | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekosistem industri halal Indonesia menyimpan potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Wakil Menteri Perdagangan Indonesia, Dyah Roro Esti Widya Putri menjelaskan, Indonesia memiliki potensi transaksi perdagangan berbasis halal yang mencapai US$ 170,6 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah Indonesia dapat berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

“Ini kita harus perkuat dengan kebijakan penegakan hukum atau law enforcement untuk meningkatkan kepatuhan dalam ekosistem perdagangan domestik dan memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dalam negeri dan konsumen Indonesia,” tutur Dyah dalam gelaran Kadin Sharia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Dengan potensi itu, bakat ekspor produk halal Indonesia kata Dyah juga sama besarnya. Tahun 2024 saja, total nilai ekspor halal Indonesia mencapai US$ 41,4 miliar. Komoditas unggulannya yakni makanan sebesar US$ 33,61 miliar, fashion US$ 6,83 miliar, kosmetik US$ 363 juta, dan farmasi US$ 612 juta.

Dyah menilai, capaian tersebut berpeluang meningkat seiring penguatan kerja sama internasional melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) terhadap lembaga sertifikasi produk halal Indonesia di 16 negara.

Terbaru pada Selasa 27 Januari 2026 kemarin, Amerika Serikat lewat United States Trade Representative (USTR) dan United States Department of Agriculture (USDA). Hal ini disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), M. Haikal Hasan.

“Antara Amerika Serikat dengan BPJPH telah terjalin kesepakatan tentang penerapan halal, baik produk dari Amerika yang masuk ke Indonesia, ataupun produk Indonesia yang masuk ke Amerika,” ungkap pria yang akrab disapa Babe Haikal ini.

Adapun catatan terbaru BPJPH dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), ungkap Haikal, ekosistem halal telah berkontribusi sebanyak 26% terhadap PDB Indonesia. Beberapa penyumbangnya datang dari penjualan obat-obatan, kosmetik, dan pakaian.

Meski demikian, Indonesia dinilai belum sepenuhnya memanfaatkan potensi ekonomi halal global. Haikal menyoroti masih adanya kebocoran nilai ekonomi dari keberadaan Lembaga Halal Luar Negeri (NHLN). Dalam kunjungan kerjanya ke Swiss, ditemukan bahwa satu-satunya NHLN di negara tersebut dimiliki oleh pihak asing dan mampu mencatatkan laba bersih besar, meski volume produk yang disertifikasi relatif terbatas.

“Di Swiss hanya ada satu NHLN. Padahal produk Swiss yang masuk ke Indonesia relatif sedikit, hanya beberapa item seperti cokelat dan kopi,” tutur Haikal.

Haikal menjelaskan, dari hasil pemeriksaan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan bahwa lembaga halal di Swiss tersebut dimiliki oleh pihak asing dan mampu mencatatkan laba bersih hingga Rp 94 miliar dalam setahun. Padahal, produk yang disertifikasi untuk pasar Indonesia tergolong terbatas.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola sertifikasi halal global agar manfaat ekonominya dapat lebih banyak dinikmati di dalam negeri. Tantangan serupa bahkan dinilai lebih besar di negara-negara dengan volume ekspor tinggi ke Indonesia, seperti China, Jepang, dan Amerika Serikat.

Kasus di Swiss tersebut kata Haikal menjadi salah satu pekerjaan rumah tersendiri, mengingat Indonesia masih punya 92 NHLN yang bisa dirambah di berbagai negara.

Dari sisi pariwisata, Wakil Menteri Pariwisata Indonesia, Ni Luh Puspa memaparkan, potensi pasar wisatawan muslim global sangat besar, dengan jumlah wisatawan diproyeksikan mencapai 245 juta orang pada 2030 dan total belanja hingga US$ 235 miliar.

Indonesia, dengan 87% penduduk muslim, dinilai memiliki modal kuat untuk menjadi pusat pariwisata ramah muslim dunia, bukan sekadar pasar.

Untuk itu, Kementerian Pariwisata mendorong penguatan standar layanan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan BPJPH dan lembaga keuangan syariah. Dia mengungkap hingga 2025, lebih dari 14.694 sertifikat halal telah diterbitkan di 6.000 desa wisata di 33 provinsi.

“Dan masih akan kita lakukan lagi di 2026 ini. Kita harapkan bisa menumbuhkan semangat, memperkuat semangat teman-teman industri pariwisata di desa-desa wisata kita di seluruh Indonesia,”

Meski memiliki potensi besar, Ni Luh mengakui pengembangan pariwisata ramah muslim masih menghadapi sejumlah tantangan. Persoalan utama terletak pada belum meratanya sertifikasi dan standarisasi layanan halal di berbagai destinasi.

Selain itu, konsistensi kuliner dan layanan ramah muslim masih menjadi pekerjaan rumah, terutama di sektor perhotelan, restoran, dan destinasi wisata. Tantangan lain adalah keterbatasan fasilitas sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim serta masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep pariwisata ramah muslim yang inklusif.