/2018/02/05/984142851.jpg "Prabowo Perintahkan Audit dan Evaluasi Total, Ini Respons Toba Pulp Lestari (INRU)")
Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Manajemen PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) menyatakan, pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah melakukan audit dan evaluasi total terhadap perusahaan.
Pernyataan ini disampaikan Direktur PT Toba Pulp Lestari Anwar Lawden menyusul perintah Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau operasional perusahaan di Sumatra Utara.
"Manajemen PT Toba Pulp Lestari Tbk menghormati keputusan dan langkah pemerintah untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap perusahaan. [Kami] mendukung sepenuhnya dan bersikap kooperatif serta terbuka terhadap proses audit dan evaluasi yang akan dilaksanakan, untuk memastikan tata kelola dapat dijalankan dengan lebih baik," kata Anwar dalam keterangan resmi yang diterima Kontan, Selasa (16/12/2025).
Baca Juga: Toba Pulp Lestari (INRU) Perkuat Transformasi Menuju Industri Hijau
Ia menambahkan, komitmen perusahaan tetap pada pelaksanaan kegiatan sesuai izin, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PT Toba Pulp Lestari konsisten menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari dalam mengelola konsesinya.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Presiden memerintahkan audit total terhadap Toba Pulp Lestari. Audit tersebut akan dipimpin Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, dengan hasil yang akan diumumkan ke publik.
Baca Juga: Penambang Nikel Protes Dikenai Denda Paling Besar di Sektor Minerba
Langkah pemerintah sebelumnya termasuk penghentian sementara operasional pabrik TPL sejak 11 Desember 2025. Kebijakan ini ditegaskan melalui dua surat resmi: pertama dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut yang menangguhkan sementara akses penatausahaan hasil hutan di wilayah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat; kedua dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut yang menghentikan seluruh kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu eucalyptus hasil budidaya, termasuk PKR.
Kebijakan ini diambil untuk mewaspadai potensi banjir dan cuaca ekstrem yang sebelumnya menimpa tiga provinsi tersebut, menimbulkan banjir bandang dan tanah longsor yang merenggut korban jiwa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
