Reporter: Juwita Aldiani | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Bisnis industri rokok kian terdesak. Pemerintah Daerah berbondong-bondong menyusun Peraturan Daerah tentang zona larangan merokok.
Terbaru, Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta sedang membahas peraturan daerah (perda) kawasan tanpa rokok (KTR).
Tak hanya Jakarta, ada beberapa daerah lain yang kini juga menyusun kebijakan yang hampir sama, seperti Malang di Jawa Timur. Aturan -aturan anti rokok ini ditargetkan rampung tahun ini akan membatasi ruang gerak perokok dan penjual rokok.
Namun kebijakan Pemda ini tak mengagetkan lagi bagi pebisnis rokok. Surjanto Yasaputera, Sekretaris Perusahaan PT Wismilak Inti Makmur Tbk bilang, industri sudah terbiasa dengan kebijakan zona larangan merokok yang dibikin oleh pemerintah daerah.
"Khusus rencana (Perda di Jakarta) itu, mungkin hanya dipertegas saja, karena selama ini sudah diterapkan," kata Surjanto kepada KONTAN, Rabu (29/06).
Sementara itu, Budi Darmawan, Manager Communication PT Djarum tidak bersedia berkomentar soal lahirnya Perda tentang lokasi larangan merokok. "Tanya ke asosiasi saja yang mewakili kami," kata Budi kepada KONTAN, Rabu (29/6).
Selain Jakarta, kota besar seperti Semarang dan Surabaya telah menerapkan kawasan dilarang merokok. Meski zona larangan merokok berlaku, namun aturan tersebut tak serta merta mengganggu penjualan produsen rokok.
Seperti penjualan Wismilak yang masih naik 5% pada kuartal I-2016 menjadi Rp 440 miliar. Meski terlihat naik, penjualan ini masih di bawah target internal perusahaan.
"Sebenarnya kami berharap penjualan bisa naik lebih tinggi," tambah Surjanto.
Surjanto optimistis penjualan hingga akhir tahun juga terus naik. Dalam hitungannya, kontribusi penjualan rokok semester kedua biasanya lebih tinggi ketimbang semester satu yakni di kisaran 55% .
Tahun ini, Wismilak membidik kenaikan penjualan 15% dari realisasi penjualan tahun lalu senilai Rp 1,83 triliun. Untuk mencapai target, manajemen Wismilak akan berupaya menggenjot iklan.
Pada kuartal kedua, Wismilak mengalokasikan biaya promosi Rp 19 miliar, naik ketimbang biaya promosi kuartal pertama senilai Rp 5,5 miliar. "Anggaran promosi above the line," ujar Surjanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
