Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Program satu juta rumah yang dicanangkan pemerintah untuk mengentaskan ketimpangan pasokan (backlog), ternyata mengundang minat investor asing. Jepang, misalnya, tertarik terhadap program sejuta rumah tersebut.
Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rildo Ananda Anwar mengatakan, ia dan Basuki baru-baru ini baru saja menerima kunjungan dari Toyota Group dan Panasonic Group.
"Mereka menawarkan mau terlibat, karena tertarik. Mereka masih lihat bagaimana cara kerja dan mekanisme program tersebut," ujar Rildo di ruangannya, di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (5/6).
Dalam pertemuan tersebut, Rildo menekankan kepada dua perusahaan itu, bahwa pemerintah fokus terhadap pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan demikian, pasarnya adalah masyarakat ke bawah.
Jika keduanya mencari pasar menengah ke atas, pemerintah menyarankan untuk menawarkannya kepada asosiasi pengembang yang ikut program sejuta rumah, misalnya Realestat Indonesia (REI).
Saat ini, kata Rildo, baik Toyota Group dan Panasonic Group tengah mempertimbangkan skema kerja sama yang akan dilakukan. Kemungkinan, keduanya akan membawa teknisi dan juga pendanaan sebagai pinjaman pada pemerintah.
Selain Jepang, Iran pun menaruh minat pada program sejuta rumah. Hal tersebut tercermin saat Duta Besar Republik Iran untuk Indonesia Valioallah Mohammadi Nasrabadi menemui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Dalam pertemuan hari ini, Iran menawarkan bantuan untuk pembangunan sejuta rumah dengan membawa portofolio keberhasilan mereka sebelumnya.
"Iran berpengalaman dalam membangun perumahan murah selama pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad (mantan Presiden Iran). Perumahan itu seperti MBR kalau di kita. Mereka menawarkan itu untuk kita kerjasamakan," ujar Basuki usai melakukan pertemuan dengan Dubes Iran tersebut di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (5/6).
Basuki menjelaskan, penawarannya belum mencapai kesepakatan. Nantinya, ia akan membentuk tim teknis khusus untuk membahasnya lebih lanjut dengan Mohammadi, misalnya terkait skema antara swasta dan Badan Usaha Milik Negara. (Arimbi Ramadhiani)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
