Prabowo Resmikan Badan Industri Mineral, Asosiasi Geologi Respons Begini

Senin, 25 Agustus 2025 / 15:03 WIB

ILUSTRASI. Badan Industri Mineral nanti mengelola strategi material industri termasuk mineral tanah jarang atau tanah jarang yang terkait. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/sgd/YU

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Industri Mineral resmi dibentuk oleh Presiden Prabowo pada Senin (25/08) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 77P tahun 2025.

Dan mengangkat Brian Yuliarto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) sebagai Kepala Badan Industri Mineral.

Dalam catatan Kontan, Badan Industri Mineral nantinya mengelola strategi material industri termasuk mineral tanah jarang atau tanah jarang yang terkait dengan perlindungan industri.

Terkait keputusan Presiden Prabowo membentuk Badan Industri Mineral, menurut Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) perlu diimbangi dengan alokasi biaya inventarisasi untuk memetakan wilayah dan sumber cadangan mineral tanah jarang di dalam negeri.

"Tantangan utama dalam pengembangan adalah peningkatan inventarisasi potensi dari komoditas tersebut,” ungkap Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia ( IAGI), STJ Budi Santoso, saat dikonfirmasi Kontan, Senin (25/08).

Budi menambahkan, usaha melakukan inventori perlu dimulai dari kegiatan eksplorasi yang memadai sampai pada delineasi atau arget eksplorasi, sumber daya dan cadangan depositnya, juga identifikasi teknologi ekstraksi yang paling sesuai dan sudah terbukti aplikatif pada skala industri dan memiliki nilai keekonomian.

Secara umum, IAGI mengungkapkan Budi mendukung pembentukan Badan Industri Mineral jika memang memiliki target khusus untuk melakukan percepatan pengembangan mineral tanah jarang di dalam negeri.

"Jika ide spesifiknya adalah untuk melakukan akselerasi dan lebih fokus ke tanah jarang, saya pikir akan bagus," ungkapnya.

Adapun, Budi mengingatkan agar lembaga baru di bawah Presiden langsung ini memiliki tupoksi yang jelas agar tidak tumpang tindih dengan izin pengelolaan Mineral dan Batubara (Minerba) di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Kita masih belum tahu tupoksi dari lembaga baru ini, harapannya ada pembagian lingkup kerja dan jurisdiksi yang jelas dan saling menguatkan dengan lembaga-lembaga yang sudah ada sebelumnya,” tambahnya.