Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan segera melaksanakan lelang gula kristal rafinasi (GKR) pada 15 Januari mendatang. Tim peneliti dari Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (PSEKP UGM) justru menilai lelang GKR ini belum tentu bisa menyelesaikan permasalahan di sektor gula.
Menurut Tony Prasetiantono, Kepala tim peneliti PSKEP UGM, lelang gula ini justru menambah biaya yang besar, serta belum tentu mencegah rembesan.
Padahal, Lelang gula ini memang ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada industri kecil dan menengah (IKM) dalam mendapatkan gula rafinasi, memantau perederan gula, hingga juga mencegah adanya rembesan gula rafinasi ke pasar.
Menurut Tony, lelang dan rembesan memiliki biaya yang harus dikeluarkan. Dengan memperkirakan rembesan sebesar 10% dari total gula rafinasi, maka perkiraan biayanya sebesar Rp 3,6 triliun.
Sementara, biaya lelang bisa lebih daripada itu. Tony bilang, dengan adanya lelang ini maka ada kemungkinan terjadi pasar oligopoli di mana penjual memiliki nilai tawar yang lebih tinggi dibandingkan konsumen. Dalam lelang tersebut, terdapat 11 produsen dengan konsumen sebanyak 1,6 juta industri makanan minuman baik yang besar atau yang kecil.
"Kami bisa pastikan harga akan naik. Kalau harganya naik Rp 1.000 per kg, dengan kebutuhan 3,6 juta ton, maka biayanya sebesar Rp 3,6 triliun. Sementara akan ada penambahan biaya transaksi atau fee sebesar Rp 1,2 triliun. Bila ditotal menjadi Rp 4,8 triliun. Karena itu langkah ini tidak tepat karena benefit tidak lebih besar dari cost," ujar Tony, Rabu (10/1).
Tony melanjutkan, bila lelang ini dilakukan maka industri makanan dan minuman pengguna gula rafinasi harus menanggung beban biaya. Bisa jadi, beban tersebut dialihkan kepada konsumen akhir yakni konsumen makanan minuman.
Tak hanya itu, berdasarkan penelitian PSKEP UGM, masih banyak IKM yang belum mengetahui cara melakukan lelang ini, lantaran sistem lelang yang dilakukan secara online. Apalagi, IKM belum tentu mampu dan paham mengoperasikan teknologi komputerisasi.
Sementara itu, tim penelitian PSKEP UGM pun mengemukakan saat ini terjadi permasalahan di sektor gula mulai dari hulu hingga hilir.
Di bagian hilir, petani belum bisa memproduksi gula dengan besar lantaran luas lahannya yang terbatas, saat ini produksi gula pun menurun lantaran produktivitas serta rendemannya yang kecil, padahal luas lahan kebun gula terus bertambah.
Pemerintah juga melakukan segmentasi pasar dengan menetapkan produk pabrik gula pemerintah yaitu gula kristal putih (GKP) untuk rumah tangga dan GKR untuk sektor industri. Inilah penyebab rembesan GKR ke pasar ritel untuk sektor industri.
Ada pula segmentasi pabrik gula, yakni pabrik gula milik pemerintah dan milik swasta. Pabrik milik pemerintah ini dianggap tidak efisien karena mesinnya sudah berusia ratusan tahun, sehingga produksinya tergolong kecil dan membutuhkan biaya yang besar. Sementara, usia paling tua mesin pengolahan gula di pabrik gula modern hanya 12 tahun.
Terdapat dualisme di sektor hilir ditandai dengan adanya kebijakan dualisme pasar gula yang diciptakan pemerintah. Dualisme pasar ini dianggap melindungi industri GKP yang tidak efisien. Perlindungan terhadap industri yang tidak efisien mendorong ekonomi berbiaya tinggi.
Dualisme pasar tidak dapat dipertahankan dengan baik karena rembesan arbitrase harga. Lalu, petani tebu tidak sepenuhnya terlindungi dari komoditas GKR yang rembes dan rembesan GKR menekan harga petani. Tak hanya itu, kebijakan dua pasar juga tidak mencapai sasaran karena pada dasarnya GKP dan GKR adalah komoditas yang sama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
