kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.806.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.585   -5,00   -0,03%
  • IDX 6.511   38,26   0,59%
  • KOMPAS100 929   5,57   0,60%
  • LQ45 735   3,38   0,46%
  • ISSI 201   1,06   0,53%
  • IDX30 387   1,61   0,42%
  • IDXHIDIV20 468   2,62   0,56%
  • IDX80 105   0,58   0,56%
  • IDXV30 111   0,69   0,62%
  • IDXQ30 127   0,73   0,58%

REI: Pasar Properti Hunian Rakyat Diproyeksikan Tumbuh Positif di 2025


Senin, 23 Desember 2024 / 06:40 WIB
REI: Pasar Properti Hunian Rakyat Diproyeksikan Tumbuh Positif di 2025
ILUSTRASI. Pasar Properti Masih Tumbuh: Pembangunan perumahan di Bogor, Senin (26/10). Survey yang dilakukan Indonesia Property Watch (IPW) menunjukkan, sebanyak 68,09% konsumen menyatakan masih berminat untuk membeli properti meski di tengah kondisi pandemi virus corona (Covid-19). KONTAN/Baihaki/26/10/2020


Reporter: Vina Elvira | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Real Estate Indonesia (REI) optimistis terhadap prospek pasar properti pada 2025, terutama untuk sektor hunian rakyat.

Optimisme ini didorong oleh inisiasi program 3 juta hunian per tahun yang dicanangkan Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Baca Juga: Begini Cara Unik Robert Kiyosaki Saat Berinvestasi di Real Estate

Wakil Ketua Umum DPP REI Bambang Ekajaya mengungkapkan bahwa program ini sangat menjanjikan, apalagi dengan adanya rencana peningkatan kuota rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 800 ribu unit pada 2025.

"Apalagi dengan usulan FLPP yang mencapai 800 ribu unit serta diperpanjangnya insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPNDTP), prospek ini semakin positif," kata Bambang kepada Kontan.co.id, Minggu (22/12).

Namun, REI juga mencatat adanya tantangan besar terkait minimnya anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yang hanya dialokasikan Rp 5,07 triliun untuk mendukung program ambisius tersebut.

Baca Juga: Sri Mulyani Tetapkan Tarif PNBP Nol Rupiah untuk Sewa Rumah Susun Negara

"Alokasi ini terlalu kecil dan bisa menjadi hambatan utama realisasi program 3 juta hunian ke depan," tegas Bambang.

Ia menekankan perlunya dukungan dari Kementerian Keuangan untuk menyiapkan pendanaan yang memadai, terutama untuk skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.

Selain tantangan anggaran, industri properti juga dihadapkan pada kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% yang mulai diberlakukan tahun depan, serta kondisi daya beli masyarakat yang cenderung melemah.

"Meski ada PPNDTP, insentif ini hanya berlaku untuk rumah ready stock, sehingga sebagian besar konsumen non-subsidi tetap terkena PPN 12%," jelas Bambang.

REI menegaskan bahwa peran aktif pemerintah sangat penting untuk menjaga pertumbuhan industri properti, baik melalui insentif fiskal maupun dukungan kebijakan yang mendukung keberlanjutan sektor ini.

Baca Juga: Menilik Dampak Perubahan Skema Pendanaan KPR FLPP ke Perbankan

"Kami berharap pemerintah dapat memberikan dukungan lebih, baik dari sisi pendanaan maupun kebijakan, untuk memastikan pertumbuhan industri properti tetap positif," tandas Bambang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU

[X]
×